EKSPOSKALTIM, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun secara terbuka menyoroti masih kuatnya budaya feodalisme dalam dunia pendidikan, khususnya praktik titip-menitip siswa, pungutan, hingga pendekatan nonprofesional dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini mengambil sikap tegas untuk memutus rantai praktik lama yang dinilai mencederai keadilan pendidikan.

“Kita ingin secara konsisten dunia pendidikan kita, khususnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, PAUD, SD dan SMP itu berjalan secara objektif, profesional, akuntabel serta berintegritas,” ujarnya usai Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Samarinda di Arutalla Ballroom Bapperida Samarinda, Senin (25/5/2026).

Menurut Andi Harun, polemik penerimaan siswa baru hampir selalu berkutat pada persoalan mekanisme, kuota, prosedur seleksi, hingga akses pengaduan masyarakat. Karena itu, Pemkot Samarinda menyusun petunjuk teknis yang lebih ketat agar proses penerimaan berlangsung jujur dan bebas manipulasi.

Ia menilai praktik titip-menitip siswa menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang paling merusak sistem pendidikan. Menurutnya, ketika ada anak yang masuk melalui jalur kedekatan atau intervensi tertentu, maka keadilan bagi siswa lain otomatis hilang.

BACA JUGA Guru se-Bontang Ikuti Dialog Pendidikan, Wali Kota Neni Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Tersedia

“Kalau terjadi titip-titipan anaknya harus sekolah di sekolah tertentu atau mendapat pelayanan tertentu, maka itu pasti akan menimbulkan diskriminasi,” katanya.

Andi Harun bahkan secara terang-terangan menyebut praktik tersebut sebagai bagian dari budaya feodalisme yang hingga kini masih hidup di dunia pendidikan.

“Problem dasarnya dalam jangka panjang ini tidak hanya Pemkot Samarinda tapi se-Indonesia adalah menghadirkan pendidikan bermutu yang merata sehingga tidak perlu lagi pilih-pilih sekolah karena semua sekolah bermutu,” jelasnya.

Kondisi itu memunculkan persepsi bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggul sehingga masyarakat berlomba mencari jalur masuk. Namun menurutnya, persepsi masyarakat selama ini terlalu terfokus pada kondisi fisik sekolah dibanding kualitas pendidikan itu sendiri.

Ia mengingatkan bahwa sekolah dengan bangunan sederhana sekalipun tetap bisa menghadirkan pendidikan berkualitas apabila sistem, tenaga pendidik, dan integritasnya berjalan baik.

“Kita jangan menunggu sekolah itu fisiknya bagus lalu baru kualitas pendidikannya diurus. Bukan berarti sekolah yang belum direhab menjadi halangan menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi,” katanya.

Dalam pandangannya, reformasi pendidikan harus dimulai dari proses penerimaan siswa yang bersih dan berintegritas. Namun ia juga menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri jika masyarakat masih mempertahankan budaya menyuap atau mencari jalur belakang.

BACA JUGA Gratispol Ditutup 30 Juni, Puluhan Ribu Mahasiswa Kaltim Belum Mendaftar

“Kalau masyarakat masih ada praktik ingin menyuap, ingin agar anaknya bersekolah di sekolah tertentu walau sistem seleksinya tidak memungkinkan dengan pendekatan politik, pendekatan kekeluargaan, pendekatan non akademik, non profesional, maka sulit juga,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Harun menegaskan perubahan tetap harus dimulai dari pemerintah dan penyelenggara pendidikan dengan menunjukkan ketegasan menolak segala bentuk intervensi.

“Jadi walaupun ada yang mau menyuap, kalau sekolahnya, pemerintahnya, pejabatnya sudah punya integritas, maka itu tidak akan terlaksana,” tegasnya.

Sebab itu orang nomor satu di Samarinda ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat membangun budaya pendidikan yang lebih sehat dan berkeadilan.

“Semua pihak harus secara kolaboratif terlibat kalau kita ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya.