EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang menggelar Dialog Pendidikan, yang diikuti guru-guru negeri dan swasta se-Kota Bontang, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Rabu (20/5/2026).

Adapun tema yang diusung, yakni Turbulensi Fiskal Daerah Menjaga Mutu Pendidikan di Tengah Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah.

Narasumber pun dihadirkan dalam dialog tersebut, seperti Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur,Jarwoko dan Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto.

Neni mengungkapkan bahwa Pemkot Bontang bersama DPRD, berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD.

Menurutnya, fiskal Bontang sebelumnya tergolong aman. Namun kondisi saat ini menjadi keresahan dan kebimbangan tersendiri.

“Makanya, dalam rangka menyusun APBD, postur dana pendidikan kami diprioritaskan, kita bahkan menaikkan insentif bagi guru swasta,”imbuhnya.

Neni menekankan, meski saat ini ruang fiskal menyempit, pemerintah daerah harus bijak menentukan prioritas.

Ia memilih untuk menunda proyek infrastruktur fisik yang kurang mendesak demi menjamin SPM pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Bahkan kami harus meninjau ulang RPJMD. Dengan proyeksi penurunan kapasitas fiskal dari Rp3 triliun menjadi Rp1,9 triliun, prioritas utama kini dialihkan pada peningkatan SDM,” sebutnya.

Sebagai wujud inovasi, salahsatunya telah mengalokasikan dana stimulus pendidikan, berupa beasiswa sebesar Rp10 miliar .

"Program pendidikan yang kita jalankan saat ini berfokus pada peningkatan SDM, peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur esensial, serta digitalisasi pembelajaran,” sambungnya.

Hal ini bertujuan, untuk menjaga mutu pendidikan di tengah tantangan pemangkasan transfer keuangan daerah.