Di tengah puluhan aduan yang masuk selama proses penerimaan siswa, sorotan kini bergeser pada kemungkinan celah di level pengguna.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Masa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Samarinda telah berakhir. Namun di balik proses yang berlangsung tanpa gangguan server, masih tersisa pertanyaan publik mengenai dugaan pergeseran titik koordinat domisili hingga kemungkinan sistem pendaftaran berbasis daring diretas.
Menjawab isu tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda memastikan hasil audit forensik tidak menemukan adanya indikasi peretasan maupun manipulasi data pada sistem SPMB.
Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin, menegaskan sistem SPMB telah melalui serangkaian pengujian menyeluruh sebelum resmi digunakan. Mulai dari pengujian kesesuaian alur aplikasi dengan petunjuk teknis (juknis), uji beban (load test), hingga penetration test untuk mengukur ketahanan sistem terhadap berbagai metode serangan siber yang lazim digunakan peretas.
Menurutnya, seluruh mekanisme dalam aplikasi dibangun dengan mengacu penuh pada Juknis SPMB sehingga setiap proses seleksi berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
"Pada saat kami membangun sistem, patokannya adalah juknis. Jadi alur di dalam sistem 100 persen disamakan dengan juknis, sehingga semuanya sudah berkesesuaian," ujar Suparmin.
.jpeg)
Ia menjelaskan, pengujian juga dilakukan untuk memastikan sistem tetap stabil saat diakses ribuan pengguna secara bersamaan selama masa pendaftaran berlangsung. Hasilnya, server SPMB tidak pernah mengalami gangguan maupun down hingga seluruh tahapan seleksi selesai.
"Pada saat peak season dipastikan sistemnya tetap reliable atau masih bisa berjalan. Terbukti sepanjang proses SPMB kita tidak pernah down servernya," katanya.
Tak berhenti pada tahap pengujian, Diskominfo juga melakukan audit forensik terhadap server setelah pelaksanaan SPMB berakhir. Seluruh aktivitas sistem atau log server diperiksa untuk memastikan tidak ada manipulasi maupun akses ilegal selama proses penerimaan berlangsung.
Suparmin mengatakan hasil audit menunjukkan tidak ditemukan aktivitas yang mencurigakan, termasuk upaya perubahan data di luar jadwal resmi pelaksanaan SPMB.
"Semua log itu sudah kami serahkan dan tidak ada anomali. Artinya proses SPMB sampai akhir jadwal tidak ada data anomali," tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem juga merekam seluruh aktivitas operator sekolah saat melakukan verifikasi berkas. Setelah masa verifikasi ditutup, tidak ditemukan lagi penambahan aktivitas yang mencurigakan, termasuk akses dari alamat IP luar maupun proxy yang berpotensi mengganggu sistem.
"Tidak ada penambahan log, apalagi yang kemudian anomali tengah malam, ada IP dari luar atau proxy yang bisa masuk. Itu kami pastikan tidak ada," ujarnya.
Dengan hasil tersebut, Diskominfo memastikan tidak terdapat bukti adanya pihak ketiga yang berhasil meretas sistem maupun mengubah data penerimaan peserta didik melalui server SPMB.
Meski demikian, Suparmin mengakui setiap sistem digital tetap memiliki potensi kerentanan (vulnerability). Namun, menurutnya, potensi tersebut bukan berasal dari aspek teknis aplikasi, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor pengguna (social engineering).
Ia mencontohkan masih banyak orang tua calon peserta didik yang belum terbiasa menggunakan layanan digital sehingga proses pendaftaran kerap dibantu tetangga, kerabat, atau pihak lain yang lebih memahami teknologi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data apabila informasi yang dimasukkan tidak sesuai.
Menurut Suparmin, risiko tersebut sebenarnya telah diantisipasi melalui mekanisme verifikasi berlapis sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Setiap data yang diinput masyarakat harus diverifikasi oleh operator sekolah dan operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sehingga seluruh proses tetap memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri.
Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan SPMB tahun depan, Diskominfo mengusulkan agar sistem pendaftaran tidak lagi hanya berbasis laman web, tetapi menggunakan aplikasi resmi berbasis Android dan iOS.
Melalui aplikasi tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat keamanan sistem sekaligus menutup peluang penyalahgunaan aplikasi fake GPS yang selama ini menjadi salah satu sorotan dalam pelaksanaan jalur domisili.
"Sehingga kami bisa mengunci 100 persen penggunaan fake GPS," pungkas Suparmin.
