19 Juni 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Pemkot Samarinda Dianggap Gagal Tangani Banjir, Normalisasi Sungai Mendesak


Pemkot Samarinda Dianggap Gagal Tangani Banjir, Normalisasi Sungai Mendesak
Anggota DPRD Kaltim, Edy Kurniawan. (dok)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Banjir yang melanda beberapa daerah di Kota Samarinda, mendapat kritikan tajam dari para wakil rakyat. Pemerintah dianggap gagal menangani persoalan yang tak kunjung usai di Ibukota Kaltim ini.

Anggota DPRD Kaltim, dapil Samarinda, Edy Kurniawan menyatakan, harus ada tindakan nyata dalam upaya menyelesaikan persoalan akut banjir di Samarinda. Misalnya, dengan mengembalikan fungsi sungai dan waduk dengan menormalisasinya.

Baca juga: APT Pranoto Berkembang Pesat, Bandara Sepinggan Merosot 40 Persen

“Harus segera ada tindakan nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Misalnya, kata Ketua Komisi II ini, Pemprov Kaltim harus bisa mengembalikan fungsi Bendungan atau Waduk Benanga yang berada di Kota Samarinda sebagaimana semestinya.

Sebab, sambungnya, Waduk Benanga kini cenderung difungsikan sebagai pengendali bencana banjir. “Padahal semestinya fungsi utamanya adalah mengairi sawah, dengan mengembalikan fungsi waduk dan mengaktifkan kembali saluran irigasi tersier maupun sekunder serta mengoptimalkan pariwisatanya, maka optimalisasi keberadaan waduk dan lahan sekitarnya akan kembali dengan sendirinya,” ungkap Edy.

Menurutnya, bencana banjir di Kaltim, khususnya Samarinda tak hanya merugikan masyarakat, namun juga telah mematikan sektor pertanian. Banyak lahan pertanian terendam banjir dan menyebabkan kerugian akibat gagal panen. Pemprov dan Pemkot Samarinda diharapkan dapat berkoordinasi menanggulangi dampak gagal panen guna meminimalisir kerugian.

“Memang tidak hanya petani yang mengalami kerugian, sebagian besar masyarakat yang terdampak banjir juga terkendala untuk mencari nafkah dan menjalankan usahanya. Dalam waktu dekat pembahasan APBD Perubahan saya kira hal ini bisa masuk dalam pembahasan penganggaran,” urai Edy.

Dari wakil rakyat Samarinda, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi mengkritik keras kinerja walikota Sjaharie Jaang. Ia menilai pemkot gagal menangani persoalan banjir di Samarinda.

Sebab, program penanganan banjir yang diusulkan pihaknya dengan didukung alokasi anggaran cukup besar dinilai tidak terlaksana dan membuahkan hasil terbaik, dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Tepian.

"Program yang dilaksanakan dianggap tidak berjalan baik, padahal pos anggaran penanganan banjir terbilang yang terbesar di APBD murni maupun perubahan, kisaran Rp300 miliar lebih,” sebut Siswadi.

Menurutnya, program penanganan banjir harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal. Namun, kata dia, kenyataannya program yang direncanakan setiap periode pemerintahan tidak saling berkesinambungan.

Baca juga: Pemkot Samarinda Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir

“Sejak saat Walikota Alm Achmad Amin sebenarnya sudah meletakan pondasi penanganan banjir, tapi tidak berkelanjutan hingga sekarang," sebutnya.

Dia pun menyarankan agar Pemkot Samarinda memaksimalkan pengelolaan polder sebagai infrastruktur penting menahan air sebelum masuk ke lingkungan. Termasuk ketersedian drainase yang memadai untuk mengalirkan air masuk ke Sungai Karang Mumus maupun aliran air di Kota Samarinda.

"Perlu terobosan lain, kita sudah berikan masukan tapi belum terlaksana," ujarnya.

Diketahui, Kota Samarinda sejak 9 Juni 2019 hingga kini dikepung banjir akibat guyuran hujan dan air pasang. Beberapa ruas jalan di Kota Samarinda diketahui masih tergenang air dan cenderung bertambah parah mencapai pinggang hingga dada orang dewasa. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0