Potensi jutaan barel minyak di Samboja belum langsung digarap. Pemerintah memilih menunda pengeboran dan memastikan warga lokal serta transmigran lebih dulu mendapat kepastian manfaat.
EKSPOSKALTIM, Samboja - Rencana eksplorasi belasan sumur minyak dan gas bumi (migas) baru di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pergeseran jadwal. Kementerian Transmigrasi memutuskan untuk menunda aktivitas pengeboran di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selama dua bulan dari target awal yang sedianya dimulai pada Juni 2026.
Penundaan komersialisasi aset energi ini sengaja dilakukan demi mengedepankan aspek keadilan sosial. Pemerintah ingin memastikan masyarakat transmigran serta warga lokal yang bermukim di sekitar area proyek mendapatkan kepastian hukum serta formula manfaat yang jelas sebelum aktivitas industri ekstraktif tersebut dimulai.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pihaknya memprioritaskan keselarasan antara investasi dan kesejahteraan warga setempat. Sektor hulu migas di Kukar, yang sebelumnya telah mengeksplorasi 79 sumur, kini bertambah secara signifikan dengan ditemukannya 13 sumur baru di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Transmigrasi.
.jpg)
"Kami dari Kementerian Transmigrasi ingin satu kepastian dulu. Apa yang bisa dikerjakan bersama masyarakat lokal? Kami tidak ingin hanya sekadar ada investasi atau eksplorasi, tetapi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal setempat harus mendapatkan manfaat yang jelas," ujar Iftitah di sela kunjungan kerjanya ke kawasan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Samboja, Jumat (12/6/2026) sore.
Iftitah menjamin bahwa operasional lapangan tidak akan mengorbankan hak-hak atas tanah milik masyarakat. Guna menyiasati tumpang tindih lahan dengan kawasan pertanian atau permukiman, pihak operator akan mengimplementasikan teknologi directional drilling atau metode pemboran berarah. Teknologi ini memungkinkan mata bor meliuk di bawah tanah menuju reservoir target dari lokasi tapak sumur (wellpad) yang berada di luar area sensitif warga.
"Kalau tanahnya milik masyarakat, tentu masyarakat tidak akan dirugikan. Ada teknologi yang tidak perlu mengebor tepat di atasnya, bisa dibelokkan dari tempat yang tidak mengganggu tanaman di permukaan," kata Iftitah menjelaskan solusi teknis pertambangan tersebut.
Kendati telah menerima laporan awal bahwa tidak ada hak-hak masyarakat yang tercederai, Iftitah mengaku tetap akan melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan. Agenda peninjauan langsung bersama Kepala SKK Migas yang sedianya digelar akhir pekan ini terpaksa dijadwalkan ulang karena adanya rapat kerja mendadak bersama DPR RI di Jakarta.
Langkah kehati-hatian ini diambil agar seluruh proses eksplorasi ke depan tetap berjalan lurus dengan konstitusi negara, khususnya semangat Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan agar pelaku usaha tetap meraih margin profit yang sehat, sementara masyarakat lingkar tambang berperan aktif sebagai penerima manfaat utama.
Berdasarkan data yang dirilis oleh SKK Migas, blok baru yang nantinya akan dioperasikan oleh anak usaha pemegang participating interest, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), memiliki nilai ekonomis yang sangat masif. Kawasan transmigrasi Samboja ini ditaksir menyimpan potensi produksi hingga mencapai 1 juta barel minyak serta cadangan gas bumi sebesar 11,64 miliar kaki kubik.
.jpg)
.png)
