EKSPOSKALTIM.com, Bone - Guna menciptakan wakil rakyat berkualitas pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, Ketua LSM Lantenritatta Mukhawas Rasyid mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bone berperan aktif melakukan pengawasan.

Ia menyerukan untuk mengabadikan segala bentuk pelanggaran pemilu yang ditemui di lapangan, dengan merekam baik dalam bentuk video atau suara.

Baca juga: Bapenda Bone Optimis Target Rp 199,4 Miliar PAD 2018 Tercapai

Salah satu bentuk pelanggaran yang dimaksud, kata dia, misalnya ada oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) mengkampanyekan salah satu calon legislatif (caleg), baik caleg kabupaten, provinsi maupun pusat.

“Serta caleg yang kedapatan membeli suara dengan memberi sejumlah barang ataupun uang. Rekam dan kirim bukti pelanggarannya ke nomor WhatsApp 085342260376,” imbuh Mukhawas melalui via chat WhatsApp, Sabtu (27/10) siang tadi.

Mukhawas menegaskan, Gerakan Barisan Latenritatta (GBL) yang dibentuknya bekerjasama dengan advokat Ali Imran SH, siap mengadvokasi pelanggaran pemilu sampai ke meja hijau.

Di sisi lain, ia menilai kinerja wakil rakyat di periode berjalan ini kurang maksimal. Bahkan, ia menduga sebagian besar wakil rakyat yang ada sekarang lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah rakyat sebagaimana dalam aturan.

Kelalain itu, kata Mukhawas, berakibat terhadap penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau terkesan mubasir, baik di legislatif maupun eksekutif.

“Seperti pengadaan fortuner dan alphard seharga milyaran rupiah, jalan jalan dan makan-makan di luar daerah alasan studi banding menghabiskan uang Rp 1.5 miliar tanpa hasil, dan bimtek yang berskala hotel mewah menghabiskan uang Rp 1.6 miliar,” bebernya.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Tanggapi Pedas Komentar Sandiaga

“Kemudian ada Tugu JK menghabiskan uang Rp 2.7 miliar, anggaran pemeliharaan mobil dinas setiap tahunnya membengkak sampai milyaran rupiah untuk keseluruhan SKPD, indikasi Rp 2.6 miliar kerugian negara dengan perbelanjaan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam satu dinas, kegiatan fisik bangunan 100 persen lahir dari APBD tidak dapat diyakini memenuhi syarat teknis berdasarkan peraturan Kementerian PU” sambungnya.

Kata dia, agar hal itu tidak terus berulang, maka penting memilih wakil rakyat yang berkompeten dan berintegritas untuk menuju parlemen yang berkualitas.

Ia menyarankan untuk memilih caleg yang dipercaya mampu melawan kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat. Memilih caleg yang tak gentar memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Jangan memilih yang takut sama penguasa, karena sudah pasti akan terjadi tekanan nantinya yang bisa menguras uang rakyat,” tandasnya. (*)

Video EKSPOS TV: Masuk Nominasi Penghargaan, Program Detektif Cekatan PT KNI Dinilai Tim CSR Kemensos RI

ekspos tv