EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Mahyunadi mengimbau Kepala Desa (Kades) yang ada di Kutim sebagai pucuk pimpinan pemerintahan desa agar terbuka dalam mengelola program desa kepada masyarakat.

“Kades jangan tertutup dalam program desa, karena nantinya akan menimbulkan pertengkaran dangan yang lainnya, terutama dengan masyarakat desa sendiri,” tuturnya, Senin (16/4).

Untuk itu, ia meminta dalam pembahasan program desa, baik Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat maupun dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa perlu melibatkan semua komponen yang ada di desa.

“Polanya dengan musyawarah, melibatkan RT, dusunnya , BPD, PKK, kalau tidak dilakukan seperti itu kadang terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya.

Dengan sistem yang terbuka, Pemerintah Desa nantinya akan lebih mudah dalam menjalankan program desa, dan lebih mudah dalam membuat laporan pertangungjawaban.

“Kalau transparan pasti akan lebih mudah, dan memang harus terbuka karena di sana sudah jelas penggunaannya, karena kalau mereka macam-macam kan, bisa langsung diketahui,” tambahnya.

Selain berharap serapan dana desa mencapai 100 persen, ia juga menekankan penggunaan dana desa 2018 sesuai aturan yang berlaku, seperti ditetapkan melalui Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa 2018, sehingga kepala desa aman dan pengelolaannya dilakukan secara transparan.

Ia juga mengingatkan kepala desa dan pihak terkait lain bahwa pemerintah meluncurkan dana desa dengan tujuan mengembangkan ekonomi berskala desa dan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga penggunaannya harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas dan sesuai hasil musyawarah. (adv)