EKSPOSKALTIM.com, Jakarta - Oesman Sapta Odang dipecat dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura, menyusul adanya mosi tak percaya dari 27 DPD Hanura se-Indonesia. Pengurus Hanura kubu 'Ambhara' langsung menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketum.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan, salah satu alasan pemecatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) adalah karena ia kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah.

SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat.

"Dia sudah buat SK (Surat Keputusan), dibuat dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen (Partai Hanura Sarifuddin Sudding) untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong," kata Dadang, di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (15/1).

Baca: Kandidat Pilgub Kaltim, Siapa Terkaya ?

Padahal, kata Dadang, kedua belah pihak sudah membayar mahar politik untuk pencalonan kepada partai. Imbas pembatalan SK itu, lanjut Dadang, memicu keributan yang mencoreng nama Partai Hanura.

"Ini kan aib ya. Mahar diambil, SK nya diganti, maharnya tidak dikembalikan. Ini kan sudah mencoreng Partai Hanura," cetus dia.

Dadang memberi contoh Pilkada Purwakarta. Persoalan tersebut membuat gaduh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setempat. Pasalnya, DPC berpegang pada SK yang ditandangani Ketua Umum, namun ada calon lain yang mendaftar dengan SK yang berbeda.

Dadang menyebut persoalan serupa terjadi di Garut, Kabupaten Luwu, Tarakan, dan sejumlah daerah yang diklaim memiliki SK ganda. "Jadi ini sudah malu kami. Jadi kami menyandang hati nurani tapi pada kenyataannya kami jauh dari hati nurani," ucap dia.

Baca: Awang Faroek, Antara Ferdi dan Rusmadi?

Dadang mengatakan, pihaknya mempersilakan Oso melakukan perlawanan. Sebab, mosi tidak percaya atau penonaktifan sudah sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura.

"Mekanismenya, berdasarkan Pasal 16 AD ART, di dalam situasi khusus, DPP bisa memberhentikan Ketua Umum. Dan nanti ditindaklanjuti oleh Dewan Pembina," terangnya.

Dewan Pembina dan Dewan Penasihat Partai Hanura, lanjut Dadang, sudah mengetahui dan ikut hadir dalam rapat pengambilan keputusan ini. Rapat ini disebut juga berdasarkan keinginan mayoritas DPD.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura Benny Ramdhani sebelumnya telah membantah soal tudingan keputusan sepihak dari OSO maupun permintaan mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: DPC Hanura Bontang Serahkan Bantuan Sembako kepada Korban Kebakaran di Berebas Pantai

ekspos tv

VIDEO: Sambut Tahun 2018, Kepala Adat Besar Kutai Kutim Ajak Paguyuban Tingkatkan Kebersamaan

ekspos tv

VIDEO: Awali Tahun 2018, Disporapar Bontang Tempati Gedung Baru

ekspos tv