Insentif MBG Rp1 Triliun disentil Pengamat Ekonomi Kaltim! Purwadi sebut anggaran hadiah itu ibarat keluar kantong kanan masuk kantong kiri hasil pangkas DBH
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Rencana pemerintah pusat menyiapkan anggaran insentif hingga Rp1 triliun bagi pemerintah daerah (Pemda) berprestasi melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari pengamat ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), Purwadi Purwoharsojo.
Pemberian insentif tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 29 Oktober 2026. Ia menyebut pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang diperebutkan dalam tiga gelombang dengan pembagian enam wilayah. Skema serupa juga direncanakan berlanjut pada 2027, dengan salah satu indikator penilaiannya adalah kepala daerah yang dinilai paling kreatif dan mendukung keberhasilan program MBG.
Dalam skema penghargaan tersebut, pemerintah menyiapkan insentif masing-masing Rp3 miliar untuk daerah peringkat pertama, Rp2 miliar untuk peringkat kedua, dan Rp1 miliar bagi peringkat ketiga. Selain menyiapkan penghargaan, Kemendagri juga mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah untuk memperkuat koordinasi, inspeksi, serta pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Purwadi menilai pemberian insentif tersebut tidak bisa serta-merta dipandang sebagai bentuk dukungan fiskal pemerintah pusat kepada daerah. Sebab, menurutnya, persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah justru berkaitan dengan berkurangnya kemampuan keuangan daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
Purwadi bahkan menyebut kebijakan tersebut seperti skema uang yang hanya berpindah dari satu kantong ke kantong lainnya. Karena itu, ia mempertanyakan relevansi pemberian insentif ketika daerah sebelumnya harus menghadapi keterbatasan anggaran.
"Itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Sebenarnya kan uang insentif yang Rp1 triliun itu dari pangkas DBH juga. Jadi, jangan berharap itu kebaikan hati pemerintah pusat, bukan," ujarnya saat diwawancarai EksposKaltim, Minggu (8/11).
Ia kemudian membandingkan kebijakan tersebut dengan pernyataan pemerintah pusat mengenai bantuan Rp20 triliun untuk membantu 490 daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Wakil Rakyat Kaltim Meledak Tkd Dipangkas 73 Persen!
Menurutnya, pemerintah tidak semestinya menempatkan bantuan tersebut seolah-olah sebagai bentuk kemurahan hati, sementara pada saat bersamaan daerah mengalami pengurangan transfer dana.
"Uang DBH berkali-kali dipangkas-pangkas. Terus daerah sampai enggak punya duit, tiba-tiba daerah seolah-olah ngemis-ngemis," kritiknya.
Lebih jauh, Purwadi mempertanyakan apakah skema insentif berbasis keberhasilan pelaksanaan MBG benar-benar dapat menjamin tata kelola program berjalan lebih baik. Ia mengingatkan, orientasi pemerintah daerah jangan sampai bergeser menjadi sekadar mengejar penghargaan finansial, sementara persoalan mendasar dalam pelaksanaan program belum diselesaikan.
"Justru persoalannya dengan insentif itu bisa dijamin enggak pelaksanaan MBG makin jujur di daerah?" katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek strategis, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Ia juga menyinggung sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG yang semestinya menjadi bahan evaluasi serius.
"Jangan nanti jadi para kepala daerah penjilat juga jadinya, karena cuma dapat insentif Rp1 triliun itu. Keracunan MBG aja banyak kasus," ujarnya.
Purwadi menilai evaluasi program tidak boleh hanya berpusat pada keluhan pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah perlu membuka ruang pengaduan yang dapat diakses seluruh penerima manfaat maupun pihak yang terdampak pelaksanaannya.
Ia mengusulkan adanya kanal pengaduan satu pintu melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang beroperasi selama 24 jam. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan, baik menyangkut kualitas makanan, distribusi, ketepatan penerima, maupun dampak program di lingkungan sekolah.
"Harusnya dia membuka ruang komplain 24 jam untuk semua penerima manfaat, baik dari sisi negatif maupun positif. Komplain lewat satu pintu," jelasnya.
Menurut Purwadi, keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program. Sebab selama ini informasi yang muncul ke publik dinilainya belum berimbang karena belum seluruh pihak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan keberatan.
Ia juga berpandangan, anggaran insentif tersebut lebih baik dikembalikan sebagai bagian dari DBH yang diterima pemerintah daerah. Apalagi, menurutnya, pemberian penghargaan kepada daerah tidak otomatis menjamin persoalan pembangunan dan ekonomi daerah terselesaikan.
"Insentif itu justru kembalikan saja jadi DBH," tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah anggaran yang dialokasikan dalam APBN benar-benar telah disesuaikan dengan realisasi penerima manfaat di lapangan. Purwadi juga menyoroti pemerataan pelaksanaan MBG di Kaltim. Ia menyebut masih ada wilayah yang belum mendapatkan layanan dapur MBG, salah satunya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
"Belum semua daerah di Kaltim dapat MBG loh, di Kabupaten Mahulu, udah 2 tahun MBG jalan, belum ada tuh dapur dibangun MBG-nya,” ungkapnya.
Ekonomi Lokal Tak Semata Bergantung pada MBG
Di sisi lain, Purwadi juga mempertanyakan anggapan bahwa MBG menjadi faktor utama penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pangan, sejatinya telah berlangsung sebelum program tersebut dijalankan.
Petani tetap memasarkan hasil panen, pedagang tetap menjual telur, sayuran, dan ikan. Karena itu, dampak ekonomi MBG perlu diukur secara lebih konkret, termasuk apakah program tersebut benar-benar menciptakan tambahan permintaan dan memperkuat posisi pelaku usaha lokal.
"Karena sebelum ada MBG pun ekonomi kita ini sebenarnya jalanlah, orang petani tetap ke pasar, orang tetap jualan telur, jualan sayur, jualan ikan," pungkasnya.
