Dinkes Kaltim mengingatkan mitigasi dini lonjakan DBD. Puncak kasus diprediksi Desember-Januari seiring musim hujan, dengan CFR masih mendekati 1 persen.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan pentingnya mitigasi dini hadapi potensi lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Mengingat siklus tahunan kerap ikuti musim hujan, puncak kasus diprediksi terjadi Desember hingga Januari mendatang.
Kepala Dinkes Kaltim, Andi Muhammad Ishak, tegaskan DBD sebenarnya dapat dicegah sepenuhnya sehingga tak sampai timbulkan korban jiwa.
Namun berdasar data, kasus di Kaltim masih tinggi dengan Case Fatality Rate (CFR) mendekati 1%, yang tunjukkan masih ada pasien meninggal akibat penyakit ini.
Berdasar pola lima tahun terakhir, puncak kasus DBD biasanya terjadi sekitar 1 hingga 1,5 bulan sejak awal musim hujan.
"Jika musim hujan mulai masif pada November hingga Desember, maka 1 hingga 1,5 bulan berikutnya, yaitu sekitar Desember dan Januari, kita harus siap siaga menghadapi potensi puncak kasus," ujar Andi pada kegiatan Mitigasi Penyakit Dengue pada Peralihan Musim, baru-baru ini.
Untuk antisipasi peningkatan, Andi minta seluruh Dinkes kabupaten dan kota aktifkan kembali gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak, terutama lewat gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (Jumantik).
Gerakan itu perlu diperkuat bersamaan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di berbagai lingkungan dan tatanan masyarakat.
Menurutnya, pengendalian DBD tak cukup hanya andalkan pengobatan atau tindakan ketika kasus sudah ditemukan.
Pencegahan harus mulai dari lingkungan tempat tinggal dengan pastikan tak ada tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
Selain perkuat pencegahan di lapangan, Dinkes Kaltim dorong pemanfaatan data dan teknologi untuk petakan wilayah rawan DBD lebih akurat.
Pengendalian penyakit yang ditularkan lewat vektor, seperti nyamuk, harus didukung analisis berbasis data, termasuk hasil surveilans dan kajian entomologi.
Pemetaan spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) diperlukan untuk identifikasi daerah rentan dan titik konsentrasi kasus atau hotspot DBD.
Dengan pemetaan itu, intervensi dapat diarahkan ke wilayah yang butuh penanganan lebih intensif.
Pemda juga dapat tentukan prioritas pencegahan berdasar kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
Andi juga tekankan pentingnya early warning system yang pertimbangkan faktor cuaca. Informasi dari BMKG dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar antisipasi potensi peningkatan kasus.
Dia juga ajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk perkuat kolaborasi cegah DBD.
Melalui pengendalian jentik, pemantauan kasus, pemetaan wilayah rawan, kesiapan faskes, dan edukasi masyarakat, diharapkan peningkatan kasus DBD di Kaltim dapat diantisipasi dan angka kematian ditekan.

