Ancaman longsor di salah satu akses utama menuju Bontang Lestari membuat Pemkot Bontang mengambil langkah yang tak biasa
EKSPOSKALTIM, Bontang – Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah cepat menangani longsor di Jalan Soekarno-Hatta, Bontang Lestari, meski ruas jalan tersebut kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran dari APBD 2026 untuk memperbaiki titik longsor sepanjang 60 meter.
Kepala Dinas PUPRK Bontang, Edy Prabowo, menjelaskan penanganan dilakukan karena kondisi tanah di lokasi berisiko terus bergerak dan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Situasinya sudah cukup mengkhawatirkan, sehingga kami memilih untuk segera melakukan penanganan. Jangan sampai kerusakan bertambah dan berdampak kepada pengendara,” katanya, Rabu (16/9).
Pekerjaan tersebut menelan anggaran sekitar Rp4,6 miliar. Kontrak proyek diteken pada 19 Mei 2026, dengan durasi pelaksanaan selama 210 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.
Pelaksana pekerjaan dipercayakan kepada CV Putri Jaya Sakti, sementara pengawasan proyek dilakukan CV Biro Konsultan Teknik Estetica.
"Insyaallah target kami akan selesai pada Desember 2026 mendatang," sebutnya.
Namun, penanganan yang dibiayai melalui APBD Bontang tahun ini belum mencakup seluruh titik longsor.
Dari kebutuhan penanganan sekitar 100 meter, Pemkot Bontang baru mengerjakan 60 meter.
Sisanya sepanjang kurang lebih 40 meter diharapkan dapat ditangani oleh Pemprov Kaltim, sebagai pihak yang kini memiliki kewenangan atas ruas jalan tersebut.
“Masih ada sekitar 40 meter yang perlu dilanjutkan agar seluruh titik bisa tertangani,” jelasnya.
Pemkot Bontang juga telah berkoordinasi dengan legislatif di tingkat provinsi, agar kelanjutan pekerjaan tersebut mendapat penanganan Pemprov Kaltim.
Menurutnya, penggunaan APBD untuk menangani ruas jalan provinsi, dilakukan semata-mata karena kondisi di lapangan membutuhkan tindakan segera.
“Kalau dibiarkan terlalu lama, kami takut menelan korban, jadi kami kerjakan 60 meter itu, kami berharap provinsi bisa melanjutkan sisanya,” harapnya.
Ia juga mengungkapkan anggaran yang digunakan bukan bersumber dari dana khusus penanggulangan bencana maupun anggaran darurat.
"Ini murni kami anggarkan dan pembiayaan sepenuhnya berasal dari APBD Kota Bontang 2026," pungkasnya.
