Mengapa kota yang memiliki kapasitas pembangkit jauh di atas kebutuhan warganya tetap harus ikut merasakan krisis pasokan listrik?
EKSPOSKALTIM, Bontang – Memiliki sejumlah pembangkit dengan total produksi mencapai sekitar 230 Megawatt (MW), pemadaman listrik justru masih terjadi hampir setiap hari di Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyebut kondisi tersebut menjadi persoalan serius.
Terlebih, jumlah pelanggan listrik di Kota Bontang hanya sekitar 59 ribu sambungan.
"Sesuai data PLN, kebutuhan listrik rata-rata masyarakat Bontang hanya berada di kisaran 70 MW, tapi mati listrik sampai 3 jam," tegasnya dalam rapat dengar DPRD bersama PLN Bontang, Selasa (15/9).
Rustam menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan sistem kelistrikan yang terhubung melalui jaringan interkoneksi. Listrik yang diproduksi di Bontang tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, melainkan dialirkan ke sistem yang kemudian didistribusikan ke daerah lain.
Padahal, kata dia, Bontang memiliki tiga pembangkit listrik, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Kadere.
Dari pembangkit yang disebutkannya, PLTD mampu menghasilkan sekitar 50 MW, sedangkan PLTMG memiliki kapasitas produksi sekitar 180 MW.
"Total yang bisa Bontang produksi itu 230 MW. Bontang dengan keadaan saat ini seperti mati di lumbung padi. Kita kena dampak dari produksi listrik kita juga yang dimatikan listriknya," bebernya.
Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyayangkan kondisi ketika listrik yang diproduksi di Bontang justru masuk ke sistem interkoneksi di Balikpapan sebelum kembali dibagi ke sejumlah daerah.
Ia meminta PLN Bontang menyampaikan persoalan tersebut kepada jajaran di tingkat atas, yang memiliki kewenangan dalam menentukan pola distribusi dan pemadaman listrik.
Winardi bahkan meminta Manager PLN Bontang tidak ragu membawa hasil pembahasan DPRD tersebut kepada atasannya.
"Pak manajer, enggak usah takut sama atasan. Bawa saja hasil rapat ini. Bawa notulen ini sekeras mungkin ke atas," tegasnya.
Menurut Winardi, kondisi pemadaman yang terus terjadi tidak boleh hanya dianggap sebagai persoalan teknis. Sebab, dampaknya dirasakan langsung masyarakat dan pelaku usaha di Bontang.
Pemadaman listrik bergilir di Bontang hampir setiap hari terjadi sekitar tiga jam per wilayah, bahkan bisa mencapai empat jam. PLN menjelaskan kondisi ini dipicu terganggunya atau dilakukannya pemeliharaan pada empat pembangkit dalam sistem interkoneksi Kaltim, yakni PLTU CFK, PLTU KPC, PLTU Teluk Balikpapan, dan PLTMG Bangkanai.
Kondisi tersebut membuat pasokan listrik tidak optimal sehingga PLN menerapkan pengaturan beban untuk mencegah blackout atau pemadaman listrik. .
PLN menargetkan keempat pembangkit kembali beroperasi bertahap hingga pekan keempat September 2026. Untuk menambah pasokan, PLN juga menyiapkan pembangkit sewa tahap pertama berkapasitas sekitar 158 MW dan tahap kedua sekitar 120 MW.
DPRD Bontang meminta PLN lebih terbuka mengenai kebutuhan listrik, kapasitas pasokan, serta besaran beban yang harus dikurangi melalui pemadaman. Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab pemadaman, mengingat gangguan listrik turut berdampak pada aktivitas warga dan pelaku UMKM.
