Meski menuai penolakan dari ratusan sopir truk, Dinas Perhubungan Samarinda belum memastikan penundaan mekanisme baru pengambilan kupon BBM subsidi. Pemerintah justru menegaskan sistem tersebut dibutuhkan untuk melacak distribusi biosolar hingga tingkat SPBU.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Desakan ratusan sopir truk untuk membatalkan rencana pengambilan kupon BBM subsidi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda belum membuat pemerintah kota memastikan adanya pengunduran pemberlakuan kebijakan yang sebelumnya direncanakan mulai 1 September 2026.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu belum menyatakan apakah jadwal tersebut akan ditunda. Ia justru menyebut pihaknya masih akan melakukan pembahasan lanjutan mengenai mekanisme penerapan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan menggunakan sistem manual.
“Kan arahan Bapak wali kota sebagai tata kelola pemerintahan, itu memang harus kita lakukan. Cuma sekali lagi ini kita ambil, habis ini mungkin ada rapat,” ujar Manalu merespon aksi protes ratusan sopir truk pada Senin (24/8).
Menurutnya, apabila arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun mengharuskan mekanisme pengambilan nomor antrean dilakukan secara manual, sistem tersebut tetap diarahkan melalui Dishub.
“Kalau arahan Bapak Wali harus secara manual ya,” katanya.
Manalu menjelaskan inti dari mekanisme tersebut bukan sekadar memindahkan lokasi pengambilan antrean, tetapi menciptakan rekam data penyaluran biosolar dari setiap SPBU.
“Karena, ketika nomor antrean diambil di kita, dinas, itu bisa te-record,” jelasnya.
Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk membandingkan kuota yang diberikan kepada SPBU dengan realisasi BBM subsidi yang benar-benar tersalurkan.
Ia memberikan gambaran, apabila sebuah SPBU memperoleh kuota 8.000 liter biosolar dalam sehari, tetapi berdasarkan nomor antrean dan pencatatan hanya terjual 6.800 liter, pemerintah dapat mengetahui terdapat 1.200 liter yang belum tersalurkan.
“Setiap SPBU itu misalnya dari nomor antrean 1 sampai 100 terjual anggaplah 6.800. Kuota SPBU tersebut anggaplah dalam satu hari 8.000. Berarti ada 1.200 liter lagi yang tidak terjual,” ujarnya.
Menurut Manalu, pencatatan tersebut akan menjadi data harian Dishub untuk memastikan distribusi BBM subsidi dapat dipertanggungjawabkan.
“Dan ini kan menjadi data kita tiap hari. Nah itu tujuannya antrean itu, tidak ada lagi yang tidak bisa kita bertanggung jawabkan,” katanya.
Data konsumsi tersebut juga akan menjadi bahan penting dalam menentukan kebutuhan BBM subsidi sektor transportasi pada tahun depan.
“Karena ada diminta berapa sih kuota biosolar, berapa sih kuota pertalite di sektor transportasi untuk diusulkan di Gubernur tahun 2027,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan sopir truk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Samarinda, Senin (24/8), menolak kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pembatasan kupon pembelian BBM subsidi.
Massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) datang membawa armada truk sebagai bentuk penolakan terhadap rencana mekanisme pengambilan kupon subsidi melalui Kantor Dishub yang dijadwalkan mulai berlaku 1 September 2026.
