EKSPOSKALTIM, Samarinda – Mahalnya harga Pertamax di Kalimantan Timur (Kaltim) dibanding Pulau Jawa kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai kondisi ini sebagai ironi.

Sebab, Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil sekaligus pengolah minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Indonesia, tetapi masyarakatnya justru harus membeli BBM dengan harga lebih tinggi.

Berdasarkan daftar harga BBM terbaru PT Pertamina Patra Niaga per Juli 2026, harga Pertamax di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur dipatok sebesar Rp16.250 per liter. Sementara itu, di Kaltim, harga Pertamax mencapai Rp16.650 per liter, atau lebih mahal Rp400 per liter. Selisih harga tersebut memicu keprihatinan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengatakan bahwa penetapan harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, perbedaan harga antara Kalimantan dan Pulau Jawa selama ini selalu dikaitkan dengan biaya distribusi.

BACA JUGA Ironi Kota Minyak: Solar Langka, DPRD Balikpapan Dikepung Ratusan Sopir Truk

Ia menjelaskan setelah diolah menjadi produk BBM siap pakai seperti Pertamax atau Pertalite, distribusinya dipusatkan kembali dari Pulau Jawa ke berbagai daerah di Indonesia.

Proses logistik inilah yang membutuhkan biaya transportasi tinggi dan dijadikan dasar adanya perbedaan harga.

"Memang kita daerah penghasil, tetapi minyak mentah kita dikirim ke luar negeri, lalu kita beli lagi setelah menjadi produk matang," kata Nurhadi kepada Ekspos Kaltim, Jumat (3/7/2026).

Menurut Nurhadi, tingginya harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena seluruh rantai distribusi barang sangat bergantung pada transportasi.

"Tidak ada barang dari perkebunan yang tiba di pasar dengan cara terbang. Jadi, kenaikan harga BBM akan berbanding lurus dengan lonjakan harga bapok (bahan pokok)," jelasnya.

Nurhadi menilai kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Terlebih, Kaltim telah memberikan kontribusi masif terhadap kebutuhan energi nasional, baik melalui sektor migas maupun batu bara.

Selain menyoroti kebijakan harga BBM, Nurhadi juga mengkritik keras penurunan dana bagi hasil (DBH) dan dana transfer pusat ke daerah yang dinilai semakin mempersempit ruang fiskal Kaltim.

Nurhadi menilai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada Kalimantan Timur saat ini sangat timpang. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada proyeksi penurunan APBD Kaltim yang diperkirakan hanya sekitar Rp12 triliun pada 2027, dari sebelumnya mencapai Rp24 triliun.

"Selalu pusat itu mengatakan kita mengalami efisiensi, padahal ini kan efisiensi yang dibikin-bikin menurut saya," ucap Nurhadi.

Ia juga mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Di saat daerah diminta memperketat ikat pinggang, pemerintah pusat dinilai masih jorjoran melakukan pengeluaran yang tidak produktif, seperti membengkaknya struktur jabatan wakil menteri dan direksi BUMN yang tidak kompeten, hingga persoalan tata kelola anggaran program besar lainnya yang rawan kebocoran.

“Ini kan pemborosan yang dilakukan oleh pusat yang akhirnya mengorbankan keuangan daerah," tegasnya.

BACA JUGA Saat Pertamax Tak Lagi Terjangkau: Cerita Ojol dan Pekerja Bawah UMR di Samarinda

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan perasaan miris masyarakat Kaltim yang setiap hari menyaksikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara masif, namun daerahnya sendiri kesulitan dana untuk membangun infrastruktur mendasar.

"Begitu daerah mau membangun jalan rusak, alasannya anggaran tidak ada. Kan lucu!" sentilnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Kaltim telah menjadwalkan kunjungan kerja ke DPR RI pada pertengahan bulan ini untuk memperjuangkan hak keuangan daerah.

Nurhadi menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan oleh DPRD Kaltim bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan hak logis sebagai daerah penghasil.

"Kita sudah memberikan hasil bumi yang luar biasa untuk Indonesia, jadi berikanlah hak kami secara proporsional. Kami tidak meminta lebih, kami hanya meminta hak yang biasa kami terima dikembalikan," pungkasnya.

Sebelumnya, kritik juga datang dari Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Ia menilai perbedaan harga tersebut sebagai ironi dan meminta pemerintah serta Pertamina menjelaskan secara terbuka dasar penetapan harga BBM di setiap daerah. Sementara Pertamina menyebut perbedaan harga dipengaruhi faktor biaya distribusi dan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing wilayah.