EKSPOSKALTIM, Samarinda – Komisi II DPRD Samarinda menilai alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda belum optimal dalam mendukung pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor industri.

Legislator meminta agar penyusunan anggaran ke depan lebih difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan realisasi anggaran Diskumi hingga pertengahan tahun telah mencapai sekitar 48 persen dari total pagu sebesar Rp14 miliar.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pihaknya, sebagian besar anggaran tersebut masih terserap untuk kebutuhan operasional dan kegiatan internal organisasi.

BACA JUGA Parkir Berlangganan Mau Diperluas di Samarinda, DPRD: Warga Jangan Cuma Jadi Mesin PAD

Dana yang benar-benar dialokasikan untuk mendukung sektor koperasi, UMKM, dan perindustrian, kata Iswandi, masih jauh lebih kecil dibandingkan total anggaran yang dikelola perangkat daerah tersebut.

"Tapi untuk program yang langsung menyentuh masyarakat jumlahnya relatif kecil," kata Iswandi.

Ia menjelaskan, bidang koperasi hanya memperoleh alokasi sekitar Rp400 juta, sedangkan sektor UKM bahkan tak memiliki alokasi program khusus.

Sedangkan pada bidang perindustrian mendapatkan alokasi sekitar Rp504 juta.

“Jika diakumulasikan, anggaran yang benar-benar digunakan untuk program substantif di ketiga sektor tersebut hanya berkisar Rp1,9 miliar,” kata dia.

Menurut Iswandi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat Diskumi memiliki mandat strategis untuk memperkuat koperasi, mendorong daya saing pelaku UMKM, serta mengembangkan sektor industri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

BACA JUGA Warga Berhemat, Samarinda Kejar Rp200 M dari Parkir

Atas hal tersebut, Komisi II meminta agar pola penyusunan program tidak lagi berorientasi pada kegiatan administratif semata, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Program pemberdayaan, termasuk pelatihan, harus dirancang sesuai aspirasi warga agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha.

"Jika masyarakat membutuhkan pelatihan tertentu, maka itu yang harus menjadi prioritas," tegasnya.

Sebab itu Komisi II DPRD Samarinda berharap hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pembenahan dalam penyusunan program dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang.

“Jangan sampai program dibuat atas nama kepentingan rakyat tapi malah tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya,” pungkas Iswandi.