Kemarau ekstrem yang nyaris melumpuhkan distribusi logistik di Mahakam Ulu membuka kembali luka lama ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kaltim.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Krisis logistik yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) akibat kemarau ekstrem membuka kembali wajah sebenarnya ketertinggalan pembangunan di wilayah paling hulu Kalimantan Timur itu.
Lonjakan harga BBM hingga Rp30 ribu per liter dan meroketnya harga kebutuhan pokok disebut bukan sekadar dampak air sungai yang surut, melainkan konsekuensi dari minimnya infrastruktur yang tak kunjung dibenahi selama bertahun-tahun.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi yang kini dialami warga Long Apari dan Long Pahangai menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, ketika distribusi barang hanya bergantung pada jalur sungai, maka setiap gangguan alam akan langsung memukul kehidupan masyarakat.
“Yang terjadi sekarang membuktikan bahwa Mahulu masih sangat rentan. Begitu sungai surut, harga BBM melonjak, sembako naik. Artinya selama ini kita belum punya sistem konektivitas yang kuat,” kata Purwadi kepada EksposKaltim, Rabu (12/8/2026).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mahulu mencatat harga bensin eceran di Long Apari naik dua kali lipat menjadi Rp30 ribu per liter. Harga beras ukuran 25 kilogram juga melonjak hingga Rp850 ribu per sak, sementara LPG 3 kilogram menembus Rp300 ribu per tabung akibat terhambatnya distribusi ke kawasan hulu.
Bagi Purwadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa status Mahulu sebagai daerah otonomi baru belum sepenuhnya diikuti percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Padahal, Mahulu telah berdiri selama lebih dari satu dekade sebagai kabupaten tersendiri.
“Sebagai daerah otonomi baru, mestinya mendapat perhatian khusus. Tapi yang terjadi justru seperti anak yang diberi status tanpa diberi dukungan yang cukup untuk tumbuh,” ujarnya.
Ia menyoroti masih buruknya akses jalan menuju Mahulu, terbatasnya jaringan telekomunikasi, hingga persoalan listrik dan air bersih yang menurutnya belum terselesaikan secara optimal.
Menurut Purwadi, ketertinggalan itu semakin kontras ketika Kalimantan Timur kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai pembangunan besar-besaran di sekitar IKN seharusnya diikuti pemerataan pembangunan hingga kawasan perbatasan.
“Presiden dan para menteri sering datang ke Kaltim, tapi Mahulu tetap seperti wilayah yang jauh dari perhatian. Padahal ini daerah perbatasan yang menjadi pintu gerbang Kaltim,” katanya.
Purwadi bahkan menyarankan para pengambil kebijakan tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi merasakan langsung kehidupan masyarakat di Mahulu.
Menurutnya, pengalaman lapangan jauh lebih penting dibanding sekadar membaca data pembangunan.
“Kalau perlu gubernur tinggal di sana sebulan. Presiden juga sesekali melihat langsung. Rasakan bagaimana susahnya akses jalan, bagaimana sinyal sulit, bagaimana harga barang bisa melonjak ketika sungai surut,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Purwadi juga mengkritik pola belanja pemerintah daerah yang masih sering menggelar kegiatan di luar wilayah sendiri.
Menurutnya, kebiasaan rapat di kota besar justru membuat perputaran uang tidak dinikmati masyarakat daerah yang membutuhkan stimulus ekonomi.
“Kalau memang ingin memberdayakan masyarakat, kenapa tidak lebih banyak kegiatan dilaksanakan di daerah sendiri? Uangnya bisa berputar di masyarakat setempat,” katanya.
Di sisi lain, Purwadi menilai krisis yang sedang terjadi harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Menurutnya, pembangunan jalan darat menuju kawasan hulu Mahakam tidak bisa lagi ditunda jika pemerintah ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sungai.
“Selama akses alternatif belum tersedia, setiap kemarau ekstrem akan terus memunculkan masalah yang sama. Harga naik, distribusi terganggu, dan masyarakat yang menanggung dampaknya,” tegasnya.
Ia berharap kondisi yang kini dialami warga Mahulu menjadi pengingat bahwa pembangunan Kalimantan Timur tidak boleh hanya terpusat pada kawasan IKN dan kota-kota besar.
“Kalau IKN dibangun megah, seharusnya daerah-daerah terluar juga ikut maju. Jangan sampai pusat pertumbuhan ekonomi dibangun besar-besaran, sementara wilayah perbatasan masih bergulat dengan persoalan dasar yang sama dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
