Gelombang kritik terhadap pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meluas ke tingkat nasional. Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi fiskal dan berpotensi menabrak prinsip kepantasan di tengah narasi efisiensi anggaran.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kritik terhadap belanja mobil dinas miliaran rupiah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergulir. Setelah menuai sorotan publik di daerah, kini suara keberatan juga datang dari sejumlah legislator di Senayan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau ulang pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar. Ia menegaskan, meski regulasi tidak mengatur batas harga secara eksplisit, keputusan tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Dalam Permendagri memang tidak disebutkan harga, melainkan kapasitas mesin. Tapi sebagai kepala daerah, harus melihat kondisi perekonomian masyarakat, jangan sampai menyakiti hati rakyat,” kata Dede, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai banyak pilihan kendaraan dengan spesifikasi mesin serupa yang lebih proporsional. Karena itu, pengadaan tersebut seharusnya dikonsultasikan, termasuk dengan DPRD atau Kementerian Dalam Negeri.
“Masih banyak pilihan untuk kebutuhan dinas. Saya sarankan ditinjau ulang karena dari sisi harga terlihat berlebihan,” ujarnya, dikutip Ekspos Kaltim dari Detik.
Kritik serupa disampaikan Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Bey. Ia menyoroti pentingnya kepekaan pemimpin terhadap situasi publik. “Ini soal sense of crisis. Pemimpin harus menghindari polemik di masyarakat,” kata Ujang, Kamis (26/2/2026).
Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri turun tangan agar polemik tidak berlarut. Menurutnya, kebijakan pengadaan harus tetap berada dalam batas kepantasan dan fungsi. “Jangan sampai muncul persepsi negatif di masyarakat, apalagi jika masih ada persoalan infrastruktur,” ujarnya.
Tak Sejalan dengan Efisiensi Prabowo
Dari Fraksi PDIP, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai pembelian kendaraan mewah tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
“Pembelian kendaraan mewah saat terjadi pemangkasan anggaran adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan,” kata Deddy.
Ia mengungkapkan transfer ke daerah untuk Kaltim mengalami penurunan signifikan, dari Rp9,3 triliun menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pembelian mobil dinas seharusnya dapat ditunda atau dialihkan.
“Tidak setiap hari gubernur turun ke lapangan. Bisa disiasati dengan menyewa saat diperlukan,” ujarnya.
Menariknya, kritik juga datang dari internal partai pengusung. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan pihaknya telah meminta penjelasan dari Rudy Mas’ud dan mendorong agar kebijakan tersebut mempertimbangkan suara publik.
“Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji, Jumat (27/2/2026).
Ia mengakui medan geografis Kaltim membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tertentu. Namun, menurutnya, ukuran kebutuhan tetap harus diselaraskan dengan kondisi masyarakat.
“Apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat, bukan ukuran pribadi,” ujarnya, juga dikutip dari antara.
Sarmuji juga menyebut hingga saat ini gubernur masih menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional dinas.
Di sisi lain, kritik akademik turut menguat. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) 2026.
Ia membandingkan anggaran mobil dinas dengan alokasi layanan publik. Menurutnya, dana Rp8,5 miliar setara dengan pengadaan sekitar 33 unit ambulans, jauh di atas alokasi Pemprov yang hanya menganggarkan Rp2,8 miliar untuk 11 unit ambulans.
“Ini soal skala prioritas,” ujarnya kepada media ini.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan pengadaan kendaraan dinas dilakukan sesuai aturan dan untuk menunjang representasi daerah. Ia juga menegaskan hingga kini masih menggunakan mobil pribadi untuk aktivitas dinas.
Penjelasan serupa disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, yang menyebut pengadaan telah melalui pertimbangan kebutuhan kedinasan, termasuk untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik medan berat di Kalimantan Timur.
Namun, polemik kian menguat karena muncul perbedaan penjelasan di internal pemerintah daerah, antara kebutuhan operasional di medan berat dan fungsi representasi di luar daerah, yang memicu pertanyaan publik mengenai dasar kebijakan pengadaan tersebut.
Mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi polemik itu tercatat memiliki pagu anggaran Rp8,5 miliar di Inaproc dan disebut-sebut merupakan SUV hybrid kelas atas, yakni Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Kendaraan ini dibekali mesin 2.996 cc, tenaga 434 HP, torsi 620 Nm, baterai 38,2 kWh, sistem penggerak 4x4, serta fitur VVIP dengan suspensi udara.
Polemik mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur turut mengundang perhatian KPK. Lembaga antirasuah itu menekankan agar setiap belanja daerah dilakukan melalui perencanaan yang jelas dan tidak menyimpang dari kebutuhan nyata. KPK meminta publik untuk proaktif melaporkan temuan segala bentuk penyimpangan.
.jpeg)
.png)
