Pemprov Kaltim menetapkan batas akhir pengajuan berkas hingga 10 Januari 2026.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas skema pembiayaan pendidikan. Mulai 2026, program Gratispol tak lagi terbatas bagi mahasiswa baru. Mahasiswa aktif di seluruh jenjang kini berhak mendapatkan jaminan UKT.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa daerah diperluas melalui program Gratispol sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini mencakup seluruh jenjang pendidikan dan tidak lagi dibatasi hanya untuk mahasiswa semester awal.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan perluasan tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan pelaksanaan Gratispol pada 2025 yang hanya menyasar mahasiswa baru.
“Untuk tahun 2026, semua mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat mendapatkan UKT. Tidak hanya semester baru seperti tahun lalu,” ujar Sri di Samarinda, Kamis (9/1), dikutip dari antara.
Pendaftaran Gratispol di awal 2026 difokuskan bagi mahasiswa lama yang berstatus aktif, mulai semester dua hingga delapan. Pemprov Kaltim menetapkan batas akhir pengajuan berkas hingga 10 Januari 2026.
Skema pembiayaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Mahasiswa Profesi dan Strata 2 (S2) ditanggung maksimal hingga semester empat. Untuk Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3), pembiayaan diberikan hingga semester enam.
Sementara itu, mahasiswa Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) ditanggung hingga semester delapan. Adapun jenjang Spesialis Satu (Sp-1) memperoleh pembiayaan hingga semester sepuluh.
Sri menegaskan program Gratispol tetap menjadi prioritas Pemprov Kaltim meski terjadi penyesuaian APBD akibat pemangkasan transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengorbankan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Efisiensi anggaran, kata dia, ditempuh secara selektif. Salah satunya dengan mengurangi kuota pada program kegiatan pendukung seperti perjalanan religi atau umrah gratis, guna mengamankan keberlanjutan program pendidikan.
“Langkah ini agar program prioritas seperti beasiswa dan layanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Pemprov Kaltim juga tengah memperkuat kemandirian fiskal dengan menyeimbangkan komposisi pendapatan asli daerah dan dana transfer pusat, agar kebijakan pembangunan sumber daya manusia dapat berkelanjutan.
.jpeg)
