EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 dipastikan menggunakan anggaran Rp6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seiring terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sejumlah proyek strategis.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan besarnya anggaran tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan transparan.
“Dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai proyek strategis di IKN ini, maka dalam pengelolaannya harus dibarengi dengan tanggung jawab tinggi dan dilakukan secara transparan,” ujar Basuki di Nusantara, Jumat (3/1).
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam membelanjakan uang negara agar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Seiring terbitnya DIPA, Otorita IKN melantik dan menetapkan pejabat perbendaharaan pada satuan kerja OIKN. Pelantikan tersebut digelar pada Rabu, 31 Desember 2025.
Pejabat yang dilantik meliputi kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.
Dalam kesempatan itu, seluruh pejabat perbendaharaan juga menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan tiga bendahara pengeluaran.
Basuki mengingatkan seluruh pejabat tersebut agar memaknai amanah yang diberikan serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai spesifikasi kontrak.
Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
“Dengan telah adanya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, kami optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2026 ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia,” ujar Basuki.
