Pembangunan inti kekuasaan di Ibu Kota Nusantara masuk fase baru. Sebanyak 20 kontrak tahap kedua diteken. Kawasan Legislatif serta Yudikatif mulai digarap.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Proyek pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, resmi masuk fase konstruksi. Pergerakan ini dimulai setelah penandatanganan 20 paket kontrak untuk pembangunan tahap kedua periode 2025–2029.
Tahap kedua sebelumnya mencakup 12 paket proyek. Pada Kamis (4/12) ditandatangani lagi delapan paket kontrak, sehingga total mencapai 20 paket yang kini siap dikerjakan.
"Sebanyak delapan kontrak yang ditandatangani pada Kamis, dua hari lalu, meliputi lima paket pekerjaan untuk bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri atas 16 gedung di persil seluas 41,81 hektare," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu (6/12), dikutip dari ANTARA.
Di hari yang sama juga diteken dua paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif. Total ada empat gedung yang akan dibangun di persil 15,15 hektare.
Paket lain mencakup pembangunan kantor pendukung, yakni Kantor Otorita IKN Tahap II sebanyak tiga gedung di lahan 2,9 hektare, serta Kantor Polres IKN Tahap I yang juga terdiri atas tiga gedung di lahan 3,07 hektare.
Basuki menekankan kualitas dan keberlanjutan sebagai standar utama. "Kami menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia," ujarnya.
Ia menyebut penandatanganan kontrak ini sebagai penanda penting menuju kawasan politik IKN pada 2028. "Hingga saat ini sudah 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) yang telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi," katanya.
Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif membutuhkan anggaran sekitar Rp12 triliun melalui skema tahun jamak. "Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif ini merupakan bagian dari rangkaian proyek prioritas pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan di IKN," kata Basuki.
.jpeg)
