EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan mengevaluasi pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG) bagi anak sekolah lewat forum diskusi lintas sektor. Evaluasi dilakukan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan program berjalan lebih efektif.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan forum diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk Sinergitas Lintas Sektor dalam Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis itu melibatkan Polda Kaltim, KPPG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

“FGD ini kami gelar untuk memperkuat koordinasi antara semua elemen, baik dari Polda Kaltim, SPPI maupun Satgas Pemkot Balikpapan. Ada banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari pelayanan, kualitas makanan, hingga koordinasi di lapangan,” ujarnya di Balai Kota Balikpapan, Selasa (11/11).

Muhaimin memaparkan dari 65 lembaga penyedia MBG yang sudah berizin, hanya sekitar 10 yang memenuhi syarat teknis, dan baru 7 di antaranya memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

“Artinya, evaluasi memang perlu dilakukan secara menyeluruh. Saat ini cakupan pelayanan MBG baru sekitar 17 persen, mencakup PAUD, SD, dan SMP. Sementara satuan pendidikan nonformal belum tersentuh sama sekali,” jelasnya.

Ia berharap masukan dari berbagai pihak bisa memperluas jangkauan program dan menambah jumlah Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang memenuhi standar.

“Kita punya contoh baik, yakni SPPG Polda Kaltim. Itu bisa menjadi rujukan atau model bagi SPPG lain agar operasionalnya sesuai dengan ketentuan dan kondisi di lapangan,” katanya.

Banyak Penyedia Belum Penuhi Syarat

Menurut Muhaimin, banyak pihak berminat membangun SPPG namun terkendala persyaratan administrasi dan kebutuhan tenaga ahli, seperti ahli gizi dan sarjana kesehatan lingkungan.

“Banyak yang berminat, tapi untuk memenuhi syarat itu memang tidak mudah. Kami berharap dengan adanya forum seperti ini, semakin banyak pelaku yang mau melengkapi persyaratan, sehingga dari 65 penyedia yang ada, paling tidak separuh bisa memenuhi kriteria tahun depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan jika target itu tercapai, cakupan program MBG di Balikpapan akan meningkat signifikan. Saat ini, dari sekitar 150 ribu anak sekolah di Balikpapan, baru 17 persen yang terlayani.

Muhaimin juga menekankan pentingnya standar higienitas bagi seluruh penyedia makanan bergizi. Ia menilai, jaminan kualitas perlu diterapkan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga konsumsi di sekolah.

“Masalah di lapangan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak yang mengira makanan cukup dimasak lalu diantar ke sekolah, padahal tidak sesederhana itu. Di beberapa daerah lain, makanan justru menjadi basi karena proses pengantaran yang terlalu lama,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan di seluruh rantai produksi agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima anak-anak. “Bahkan bila makanan dibawa pulang kembali oleh anak atau disimpan terlalu lama, risiko kesehatan bisa meningkat karena durasi penyimpanan yang panjang dapat menurunkan kualitas makanan,” katanya.

Usul Penyesuaian Harga

Muhaimin juga menyoroti tantangan rantai pasok pangan di Balikpapan yang masih bergantung pada daerah lain. Banyak bahan makanan seperti telur, daging, dan sayur harus didatangkan dari luar kota, sehingga memengaruhi harga dan ketersediaan bahan baku.

“Rantai pasok bahan pangan di Balikpapan ini memang cukup mahal. Banyak komoditas kita datangkan dari luar daerah. Kondisi ini tentu berdampak pada harga dan bisa menimbulkan gejolak di pasaran,” paparnya.

Situasi itu, lanjutnya, berpengaruh terhadap pelaksanaan MBG karena penyedia harus tetap memenuhi standar gizi dengan harga yang terjangkau.

“Kalau kebutuhan pangan meningkat tapi pasokan terbatas, otomatis harga ikut naik. Ini yang kami khawatirkan. Apalagi harga satuan MBG yang ditetapkan Rp12.000 per porsi bisa jadi tidak realistis untuk daerah seperti Balikpapan,” ujarnya.

Muhaimin menyebut Satgas MBG Balikpapan sudah mengusulkan penyesuaian harga per wilayah kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan program berjalan merata dan berkelanjutan.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah pusat agar harga MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Kalau di Pulau Jawa mungkin cukup Rp10.000–Rp12.000, tapi di Balikpapan dengan kondisi logistik seperti ini tentu berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan keberlanjutan program.

“Program MBG ini memang masih banyak kekurangannya, tapi harus terus didorong. Dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Balikpapan bisa tercapai lebih optimal,” tutup Muhaimin.