JAKARTA — Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita menuju swasembada pangan nasional. Melalui reformasi tata kelola dan efisiensi distribusi, sektor pupuk kini bergerak lebih cepat, transparan, dan berpihak pada petani.

“Atas dukungan penuh Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, kita menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan nyata,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Salah satu reformasi penting diwujudkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua kebijakan ini, pemerintah memangkas 145 regulasi lama yang selama ini memperlambat rantai distribusi.

Kebijakan baru tersebut menghadirkan empat titik serah — pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan — yang memperpendek jarak antara pupuk subsidi dan petani. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menempatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama kebijakan pangan nasional.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan sistem distribusi pupuk yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh kebijakan ini secara konsisten dan bertanggung jawab demi terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Dampaknya terasa langsung. Untuk pertama kalinya, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat pada 1 Januari 2025 — lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya — sehingga petani memperoleh pupuk pada waktu yang dibutuhkan. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi, atau 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Realisasi ini naik 10% dibanding 2024 dan melonjak 23% dibanding 2023.

Keberhasilan reformasi pupuk turut mendorong produktivitas pertanian nasional. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia — saat produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi dalam sejarah, bahkan membuka peluang ekspor ke berbagai negara.

Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen memperkuat dukungan terhadap visi swasembada pangan pemerintah, tidak hanya melalui distribusi yang tepat sasaran, tetapi juga menjaga ketersediaan pupuk hingga ke tingkat pengecer, terutama pada musim tanam.

“Pupuk Indonesia akan terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas dan sistem distribusi yang efisien untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.