Balikpapan, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Membahas dua dokumen kunci sebagai syarat pencairan program penurunan emisi karbon berbayar senilai 80,1 juta dolar AS dari Bank Dunia.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan dua dokumen itu adalah Indigenous Peoples Plan (IPP) yang melindungi hak masyarakat adat, serta Benefit Sharing Plan (BSP) yang mengatur pemanfaatan dana dan manfaat bagi warga. Diskusi berlangsung serentak di Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat untuk menjaring langsung aspirasi masyarakat bawah.

“Proses ini bukan sekadar prosedural, melainkan landasan keadilan sosial dan pengakuan hak adat dalam REDD+,” kata Sri Wahyuni, dikutip dari ANTARA, Rabu (9/3).  

Revisi dokumen merupakan bagian dari persiapan penutupan Program FCPF–Carbon Fund pada 31 Desember 2025. Sejak 2023 hingga 2024, manfaat awal program sudah dirasakan 441 desa dan 150 kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan komunitas adat. Di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser saja, ada 84 desa yang telah menerima manfaat.

Sri Wahyuni menyebut dokumen BSP dan IPP adalah “dokumen hidup” yang akan terus disempurnakan. Forum konsultasi tingkat provinsi dijadwalkan lagi pada pertengahan September sebagai konsolidasi terakhir sebelum diserahkan kepada Bank Dunia.

Pemprov Kaltim berharap Bank Dunia segera menuntaskan pembayaran berbasis hasil sebelum program berakhir. Ia juga mengajak semua pihak menatap pasca-FCPF–CF, dengan opsi perdagangan karbon sebagai peluang lanjutan.

“Ini bukan hanya soal menurunkan emisi, tapi menjaga hutan untuk generasi mendatang dan menunjukkan bahwa pembangunan hijau bisa dimulai dari Kalimantan Timur,” ujar Sri Wahyuni.