Samarinda, EKSPOSKALTIM - Pengamat politik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menilai pemberian gelar Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2025 sebagai fenomena menarik. Tercatat sekitar 117 tokoh menerima penghargaan tersebut pada tahun ini.

“Ya, ini saya kira fenomena menarik. Presiden Prabowo baru saja memberikan penghargaan kepada para tokoh atau orang-orang yang dianggap berjasa. Penghargaan itu disebut dengan Bintang Mahaputera,” ujar Saipul, Selasa sore (26/8).

Bintang Mahaputera merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi di Indonesia. Pemberiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 khususnya Pasal 28 Ayat 2.

Saipul menjelaskan ada tiga kriteria utama penerima Bintang Mahaputera. Pertama, penerima memiliki jasa luar biasa yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa.

Kedua, terdapat bentuk pengabdian diri dan pengorbanan di berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, hingga teknologi. Ketiga, jasa dan darma bakti penerima diakui luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemberian penghargaan ini bukan hanya terjadi di masa Presiden Prabowo, tetapi juga sudah dilakukan sejak era presiden sebelumnya, termasuk Presiden Jokowi. "Penghargaan itu memang rutin diberikan kepada tokoh yang dianggap berjasa di bidang tertentu,” jelas Saipul.

Meski begitu, Saipul menilai munculnya nama-nama penerima menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pertanyaan publik muncul, apakah prestasi dan kontribusi para penerima sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang?

Salah satu contoh adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam, yang turut menerima penghargaan tersebut. Haji Isam dikenal luas di Kalimantan, bahkan secara nasional, melalui usaha-usaha yang dijalankannya di bawah PT Jhonlin Group.

“Kalau saya baca, dari biografi singkatnya, Haji Isam memulai dari bisnis kecil hingga berkembang menjadi besar. Jhonlin Group yang didirikannya awalnya hanya bergerak di batu bara, tetapi sekarang sudah melebarkan sayap ke pertanian, perkebunan, hingga infrastruktur,” jelas Saipul.

Ini, kata dia, menunjukkan adanya pergeseran indikator penilaian. Maksudnya, kalau dulu indikator penghargaan lebih kepada peran dalam perjuangan kemerdekaan atau kontribusi politik, sekarang juga menilai kontribusi ekonomi.

"Tokoh seperti Haji Isam menarik karena dari orang kecil kemudian bisa menjadi pengusaha besar dengan bisnis yang berstandar nasional bahkan internasional,” katanya.

Fenomena pergeseran penilaian

Menurut Saipul, kontribusi Haji Isam melalui penciptaan lapangan kerja, dukungan pada pertanian dan perkebunan, hingga pengembangan infrastruktur, membuatnya memenuhi kriteria penerima Bintang Mahaputera.

“Kalau kita lihat, kontribusinya nyata. Dari sisi penyerapan lapangan kerja, dorongan di bidang pertanian, perkebunan, dan lainnya, itu sudah terpenuhi kriterianya. Walaupun ada pro dan kontra di masyarakat, saya melihat ini fenomena menarik,” tegasnya.

Ia menambahkan pemberian penghargaan ini juga berkaitan dengan janji kampanye Presiden Prabowo. Misalnya, dalam hal peningkatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pengurangan angka pengangguran.

Nama Haji Isam menjadi sorotan karena ia dikenal luas di Kalimantan melalui gurita bisnisnya, terutama lewat PT Jhonlin Group. Dari usaha kecil, ia berkembang menjadi salah satu pengusaha tambang paling berpengaruh di daerah. Dari tukang ojek, penebang kayu, sopir truk, hingga menjadi pengusaha kelas kakap.

“Menurut saya, penilaian ini ada faktor objektif dan subjektif. Tetapi jika dilihat dari bukti kontribusi, tokoh seperti Haji Isam layak mendapat penghargaan. Dari zero to hero, dari bukan siapa-siapa menjadi tokoh besar. Itu menunjukkan pemenuhan kriteria Bintang Mahaputera dari perspektif yang luas,” pungkasnya.

Maka, lebih relevan, menurutnya, penghargaan ini diberikan ke Isam yang membangun usaha dari nol ketimbang kepada para menteri atau politisi yang baru 10 bulan bekerja.

"Justru bisa lebih objektif dibanding penghargaan untuk anggota kabinet atau pengurus partai yang kinerjanya belum teruji. Penghargaan ini bisa memberi motivasi, alih-alih sekadar jeruk makan jeruk,” ujar Saipul.

Bayang-bayang sembilan naga

Namun, kritik lain muncul. Apakah penghargaan ini bukan bentuk patronase politik? Sebab, kelompok konglomerat besar yang kerap dijuluki Sembilan Naga, penguasa sektor pangan, energi, properti hingga perbankan, belum pernah terdengar mendapat tanda jasa serupa.

Versi Fortune Indonesia menyebut sembilan nama yang kerap dikaitkan dengan label ini, seperti Robert Budi Hartono, Anthony Salim, Dato Sri Tahir, James Riady, Edwin Soeryadjaya, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, dan Tommy Winata. Mereka dianggap memiliki kuasa besar atas denyut ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru.

“Justru ini momentum untuk memunculkan tokoh lokal yang bisa bersaing dengan kelompok 9 naga. Dominasi mereka sudah berlangsung lama, dari Orde Baru sampai sekarang. Kehadiran H Isam bisa dilihat sebagai upaya meredam pengaruh itu, meskipun tentu tetap ada sisi pro-kontra di masyarakat,” tutur Saipul.