EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (B3) sedang digodok para legislator Kota Bontang.

Salah satu yang mencuat dalam pembahasan regulasi anyar tersebut, yakni dengan mempersiapkan fasilitas pendukung dan pengolah limbah B3 yang nantinya akan mendulang pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: DSPM Bontang Masuk Top 7 Perangkat Daerah Terinovatif

Sekretaris Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, mengemukakan inisiasi pembentukan Raperda Pengelolaan Limbah B3 oleh pihaknya tersebut, dimaksudkan untuk mendongkrak PAD.

"Setidaknya pengelolaan limbah, baik itu limbah perusahaan, atau limbah rumah sakit dan limbah batu bara secara global diperlukan untuk menyiapkan fasilitas pendukungnya," ujar Abdul Samad belum lama ini, Selasa (3/3/2020).

Samad menilai, penyediaan fasilitas pengolah limbah B3 tersebut, sepatutnya perlu untuk dipikirkan pemerintah bersama DPRD. Tentunya dengan melakukan kajian terhadap regulasi yang nantinya akan diterbitkan.

"Kita akan upayakan agar fasilitas pendukung termasuk dengan penyiapan lahan perlu dibahas lebih spesifik," ujar politisi Hanura ini.

Baca juga: Kecamatan Bontang Utara Gelar Lomba PHBS

Dikatakan, sejauh ini limbah-limbah seperti limbah batu bara dan limbah-limbah cair yang ada, memang sudah ada perusahaan atau pengepul yang mengambilnya.

"Inilah yang perlu kita koordinasikan dengan OPD terkait, untuk memikirkan bagaimana jika pemerintah menyiapkan fasilitas pengolahan limbah dan penyimpanan B3 itu, sehingga berpotensi mendulang PAD," tandasnya. (adv)