EKSPOSKALTIM, Samarinda - Monopoli dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bisa jadi mimpi buruk, terutama di daerah seperti Kalimantan Timur (Kaltim) yang selama ini hanya mengandalkan satu pemain besar: Pertamina.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai ketergantungan ini membuat distribusi dan pelayanan BBM di Kaltim rentan bermasalah. “Harus dibenahi dari hulu ke hilir. Kinerja Pertamina di Kaltim perlu dievaluasi total,” ujarnya saat diwawancarai di Samarinda, Rabu.

Purwadi menolak wacana masuknya investasi asing di sektor hilir migas di Kaltim. Menurutnya, itu bukan solusi. “Masalahnya bukan di investor, tapi di tata kelola. Berbeda dengan di Jawa yang punya banyak pilihan penyedia BBM, masyarakat Kaltim mau tak mau bergantung pada Pertamina,” tegasnya.

Pengawasan Lemah, Masyarakat Terdampak

Untuk mendorong perbaikan layanan, Purwadi menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dan menyeluruh. Ia menyebut pengawasan harus melibatkan banyak pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, aparat hukum, pelaku usaha, hingga akademisi.

“Ini soal kepuasan konsumen. Jika pengawasan lemah, praktik-praktik seperti dugaan pengoplosan BBM akan terus terjadi,” katanya.

Purwadi juga menyoroti lemahnya digitalisasi dalam distribusi BBM. Menurutnya, digitalisasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi, mempermudah masyarakat mengakses informasi SPBU, dan memantau antrean secara real-time melalui aplikasi.

“Hari ini saja, implementasi barcode untuk BBM subsidi masih banyak disalahgunakan. Pertamina harus berani melakukan digitalisasi dari atas sampai bawah,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya, sopir-sopir truk pengangkut BBM pun perlu diaudit. “Berani tidak Pertamina digitalisasi sampai ke level pengangkutan? Jangan hanya SPBU-nya saja yang diperiksa.”

Masalah Antrean dan Pengetapan

Salah satu masalah klasik yang tak kunjung selesai di Kaltim adalah antrean panjang di SPBU. Purwadi menduga ada kebocoran dalam sistem distribusi. “Kok di Jawa yang konsumsi BBM-nya jauh lebih besar bisa lancar? Di Kaltim malah antre panjang terus. Ini ada yang tidak beres,” katanya.

Ia juga menyoroti meningkatnya pembelian BBM eceran dalam botol sebagai indikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap distribusi resmi.

Tak hanya itu, praktik pengetapan—menjual kembali BBM secara eceran—masih terus terjadi di banyak tempat. Padahal, ini jelas ilegal. “Lucunya, SPBU masih melayani oknum-oknum ini. Artinya pengawasannya lemah. Lingkaran ini harus dibongkar satu per satu,” tegas Purwadi.

Peran Pemerintah Daerah

Purwadi juga menyinggung sikap Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilainya kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.

“Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah harusnya peka terhadap keresahan masyarakat. Ayo kita buka dan benahi bareng-bareng masalah di Pertamina,” ujarnya.

Ia mendorong dibentuknya forum terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan—DPRD, BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan akademisi. “Saya siap bicara di forum itu. Saya tahu betul di mana titik lemahnya.”

Purwadi mengingatkan, BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sama seperti listrik dan air, gangguan pada distribusinya bisa berdampak langsung ke ekonomi rakyat.

“Kendaraan rusak karena kualitas BBM buruk? Itu bukan masalah kecil. Aktivitas ekonomi masyarakat bisa terganggu karena hal-hal seperti ini,” pungkasnya.