Kecelakaan demi kecelakaan, debu yang memicu penyakit, hingga korban jiwa menjadi titik balik. Perempuan-perempuan di Batu Kajang, Kalimantan Timur hingga dekat perbatasan Kalimantan Selatan, Muara Kate memilih tidak lagi diam, mereka mengadang langsung truk tambang di jalan negara.
EKSPOSKALTIM, Grogot - Perlawanan itu tidak lahir dalam sehari. Ia tumbuh dari keresahan yang menumpuk. Dari debu yang dihirup setiap hari, dari jalan rusak yang kian membahayakan, hingga dari ketakutan sederhana, yakni anak-anak tak lagi aman berangkat sekolah.
Di Batu Kajang dan Muara Kate, aktivitas truk batu bara yang melintas tanpa henti selama 24 jam menjadi titik awal semuanya. Jalan negara yang seharusnya menjadi ruang aman warga berubah menjadi jalur distribusi tambang, dipadati ratusan hingga ribuan kendaraan berat dengan muatan belasan ton.
Aspiana, 49 tahun, warga Batu Kajang, mengingat betul bagaimana situasi itu perlahan berubah menjadi ancaman nyata. Setiap pagi, anak-anak harus berhadapan dengan iring-iringan truk. Para ibu yang hendak ke pasar pun dihantui rasa waswas.
“Banyak ibu-ibu yang jual sayur tidak berani melintas, begitu juga emak-emak yang mengantar anak sekolah. Karena ada yang diserempet, ada yang ditabrak,” ujarnya diwawancarai Ekspos Kaltim, saat Hari Kartini, 21 April 2026.
Kecelakaan demi kecelakaan terjadi. Warga terserempet, kendaraan rem blong di persimpangan, hingga korban jiwa berjatuhan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun menjadi korban. Di sisi lain, debu dari lalu lintas truk memicu meningkatnya ancaman kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Salah satu peristiwa yang paling membekas terjadi pada Oktober 2024. Pronika Fitriani alias Vero (26), seorang pendeta muda, tewas terlindas truk batu bara di tanjakan Bukit Merangit saat hendak mencetak bahan ibadah. Ia terjebak di antara antrean truk di jalur curam Trans Kalimantan, ruang yang seharusnya bukan jalur hauling.
Beberapa bulan sebelumnya, seorang ustaz muda, Teddy, juga meninggal dunia diduga akibat tabrak lari truk tambang. Rentetan kejadian itu mempertegas bahwa ancaman bukan lagi potensi, melainkan kenyataan yang terus berulang.
Situasi tersebut mendorong warga mengambil sikap. Melalui musyawarah adat Dayak Deah, mereka sepakat mendirikan posko penjagaan untuk memblokade setiap truk hauling yang muncul di jalan negara.
Sejak 2023, para perempuan berada di garis depan perlawanan. Mereka turun ke jalan, berjaga bergiliran, bahkan hingga 24 jam. Sebagian tidur di trotoar, membawa anak kecil, dan meninggalkan rumah demi memastikan truk tidak lagi melintas.
“Aksi ini sudah berjalan sejak 2023 hingga sekarang. Kami berjaga siang sampai malam. Kalau malam, biasanya Pak Misran Antoni yang berdiri di depan. Kami para ibu sampai jam 12 malam,” kata Aspiana.
Dalam perjuangan itu, nama Misran Toni menjadi salah satu sosok yang konsisten berada di garis depan. Pria 54 tahun itu kerap mengambil peran penjagaan malam, sementara para perempuan mengisi siang hingga tengah malam.
Warga menyandarkan langkah mereka pada aturan yang jelas, yakni Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum. Namun, lemahnya penegakan membuat mereka merasa harus mengambil alih peran tersebut.
“Seharusnya pemerintah dan kepolisian yang menegakkan aturan. Tapi karena tidak ada tindakan, kami yang turun ke jalan,” tegas Aspiana.
Kondisi jalan yang rusak parah semakin memperkuat alasan itu. Lubang sedalam lutut orang dewasa membuat kendaraan sering kehilangan kendali. Truk bermuatan berat kerap mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kerusakan, membahayakan pengguna jalan lain. Fasilitas umum pun tak luput dari kerusakan.
Di tengah gelombang penolakan itu, tekanan terhadap warga juga muncul. Aspiana sendiri sempat menjadi sasaran tudingan hingga upaya lobi.
Namanya dipasang dalam poster aksi sopir truk yang menuntut agar hauling kembali dibuka. Ia bahkan dicari-cari para sopir truk dalam sebuah demonstrasi tandingan pada pertengahan 2025.
Aspiana menegaskan gerakan penolakan hauling bukan aksi individu, melainkan inisiatif kolektif warga sejak 2023.
Menurut dia, aksi lahir dari rentetan kecelakaan dan dampak lingkungan yang terus berulang. Dalam satu hari, truk hauling yang melintas disebut bisa mencapai lebih dari seribu unit, didominasi truk dari luar daerah. Aspiana mengungkap adanya pihak-pihak yang mendatangi rumahnya untuk melobi agar truk tetap diizinkan melintas. Namun, ia menolak.
“Saya yakin ada yang membeking. Mereka datang melobi supaya truk bisa lolos. Tapi ini perjuangan warga, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia menegaskan sikap warga berpijak pada aturan yang melarang penggunaan jalan umum untuk hauling, sekaligus pada tuntutan keselamatan yang terus diabaikan.
Protes warga bahkan mencapai bentuk simbolik, yakni dengan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai tanda bahwa jalur tersebut sudah tak layak dilalui.
Pada 15 November 2024 dini hari, posko warga di Muara Kate diserang orang tak dikenal. Dua warga menjadi korban, Russell (60), tokoh adat Dayak Deah, tewas dengan luka parah, sementara Anson (55) selamat setelah menjalani perawatan intensif.
Peristiwa itu menjadi titik paling kelam dalam rangkaian konflik.
Meski demikian, proses hukum yang berjalan setelahnya justru memicu kontroversi. Misran Toni, yang dikenal sebagai bagian dari gerakan warga, ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut oleh polisi.
Hingga akhirnya, 16 April 2026 lalu, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan Misrantoni tidak bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.
Putusan itu menjadi titik terang sementara bagi warga, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa persoalan utama belum sepenuhnya terungkap.
Di tengah konflik yang terus membesar, perhatian pemerintah pusat sempat hadir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Muara Kate pada pertengahan 2025, melihat langsung kondisi jalan dan bertemu warga.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan. Dari kecelakaan berulang, jalan rusak, hingga tuntutan penghentian hauling di jalan negara. Wapres juga meminta warga tidak lagi berjaga di jalan karena hal tersebut menjadi tanggung jawab negara.
“Bapak ibu jangan takut terhadap intimidasi apa pun. Saya bersama bapak dan ibu,” kata Gibran dalam dialog dengan warga ketika itu.
"Ibu-ibu jangan lagi turun ke jalan, itu sangat berbahaya" begitu kata Gibran ditirukan warga kepada media ini.
Harapan sempat tumbuh. Namun, bagi sebagian warga, realisasi di lapangan belum sepenuhnya menjawab tuntutan tersebut, meski perubahan mulai terasa. Jalan dan jembatan yang rusak mulai diperbaiki, dan aktivitas truk di jalur utama berangsur berhenti setelah adanya kebijakan pelarangan penggunaan jalan nasional untuk hauling.
“Sekarang kondisi sudah membaik dan tidak ada lagi truk yang melintas. Harapan kami, selamanya tidak ada lagi truk tambang yang lewat jalan negara ini, tidak ada lagi yang kucing-kucingan dan mengancam warga,” ujar Aspiana.
Di Batu Kajang, sekitar 40 kilometer dari Muara Kate, perlawanan serupa juga terjadi. Warga, terutama para perempuan, bertindak sebagai “lapisan kedua” penjagaan.
Suatu waktu pada Februari 2025, sekelompok emak-emak menghentikan sebuah truk mencurigakan. Mereka memanjat bagian belakang kendaraan, membuka penutup terpal, dan memastikan muatannya batu bara. Tak lama, mereka memasang papan penolakan di badan truk.
Aksi-aksi seperti itu menunjukkan bahwa perlawanan warga tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam satu suara.
Namun, hingga kini, sebagian persoalan belum sepenuhnya selesai. Penanganan kasus penyerangan posko dan rangkaian kecelakaan masih menyisakan pertanyaan.
Bagi warga, perjuangan belum berakhir.
“Perjuangan ini tidak akan berhenti. Kami ingin hidup tenang, tanpa debu, tanpa rasa takut,” kata Aspiana.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
