EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Rencana ekploitasi tambang batubara di Desa Ongko Asa, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat penolakan dari warga setempat.

Para tokoh kampung Ongko Asa ini menolak kehadiran perusahaan tambang batu bara, PT Kencana Wilsa yang akan beroperasi di wilayah mereka. Mereka menganggap, dengan adanya aktivitas pertambangan di kampungnya akan mencemari dan merusak lingkungan kampungnya.

Baca: PKPU HI Kaltim Ajak 130 Anak Yatim Belanja Kebutuhan Lebaran

Penolakan ini pun difasilitasi oleh Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pradarma Rumpang, saat menggelar konfrensi pers di kantor JATAM Kaltim, Samarinda, Selasa (12/6).

Tokoh Masyarakat Kampung Ongko Asa, Bagun menilai, industri tambang batubara dikampungkan akan mengancam kelestarian alam, ekosistem, lingkungan dan bahkan adat setempat.

"Kami menilai bahwa industri tambang akan mengancam kelestarian alam, ekosistem, lingkungan, dan budaya adat yang diwariskan nenek moyang kampung kami secara turun-temurun," ujarnya, didampingi oleh tokoh masyarakat Kampung Ongko Asa lainnya, yakni Ketua Adat Ongko Asa Rahayu, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Thomasius Misno beserta Wakil Ketua BPK, Tokoh Pemuda Renaldo, dan sejumlah perwakilan warga Ongko Asa Kecamatan Barong Tongkok.

Penolakan ini bukan tanpa dasar. Menurutnya, hampir 95 persen masyarakat Ongko Asa menggantungkan hidupnya pada pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Seperti ladang dan kebun karet. Oleh karena itu, warga sepakat menolak kehadiran tambang batubara tersebut.

“Kondisi ini tidak cocok dengan rencana masuknya industri pertambangan,” ucapnya.

Ketua BPK Ongko Asa, Misno menambahkan, penolakan ini juga tak lepas berkaca dari pengalaman kampung-kampung lain di Kaltim. Dimana, kehadiran perusahaan tambang justru akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

Ia menegaskan tidak ingin kehidupan masyarakat adat di Kampung Ongko Asa yang secara turun temurun hidup secara damai dan berkecukupan, menjadi rusak hanya karena rencana kegiatan aktivitas tambang batubara tersebut.

"Apabila kegiatan tambang tetap dipaksakan masuk ke kampung kami, tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi karena sekarang saja konflik itu mulai terdengar," terangnya.

Sementara itu, Rahayu, Ketua Adat Ongko Asa menerangkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah adat di Kampung Ongko Asa pada 6 Juni 2018 yang digelar di Balai Kampung, masyarakat menyatakan sepakat menolak kehadiran tambang di kampungnya.

Baca: KPU Kaltim: Debat Publik Ketiga Diputuskan di Balikpapan

Ia mengaku, aspirasi masyarakat Ongko Asa ini pun akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yang isinya meminta gubernur mengeluarkan wilayah Kampung Ongko Asa dari konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT Kecana Wilsa.

“Kami meminta gubernur melindungi Kampung Ongko Asa dari kegiatan tambang menggunakan Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” tukasnya.

Kampung Ongko Asa, di Kec. Barong Tongkok, Kubar dihuni oleh sekitar 100 KK yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam sektor pertanian dan perkebunan.

PT kencana Wilsa memperoleh IUP Batubara dari Pemkab Kubar tahun 2010. Satu dari enam kampung dengan luas konsesi 5 ribu hektare.

Kala itu, saat melakukan aktivitas sosialisasi, warga sudah menolak, dan sejak itu tak ada lagi aktivitasnya. Namun, beberapa bulan terakhir, rencana kegiatan eksploitasi kembali bergulir.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pradarma Rumpang menyatakan, aktivitas tambang batubara di Barong Tongkok akan membahayakan masyarakat di enam kampung, termasuk membahayakan ibu kota Kubar, Sendawar dan Melak.

Menurutnya, kewenangan IUP Batubara ada di tangan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Sehingga Persatuan Warga Kampung Ongko Asa minta ke gubernur agar mengeluarkan Kampung Ongko Asa dari konsesi PT Kencana Wilsa.

“Caranya bisa menggunakan Perda No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” sarannya. (*)

Video APDESI Bone Ngadu Soal Data Rastra ke DPRD

ekspos tv