EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Gagal terbangnya sejumlah penumpang pesawat di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, beberapa waktu lalu mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Saefuddin Zuhri, menilai kejadian penumpang gagal terbang akibat terlambat karena akses jalan menuju bandara APT Pranoto tergenang banjir, adalah bukti dari kurang matangnya perencanaan bandara tersebut.

Baca: KPU Kaltim: Debat Publik Ketiga Diputuskan di Balikpapan

Menurutnya, menyediakan jalan alternatif yang memadai dan mengatasi banjir di jalan DI Pandjaitan, Samarinda, adalah pekerjaan rumah Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

“Pemerintah harus segera mengatasi salah satunya, supaya memudahkan calon penumpang lepas dari ancaman gagal terbang. Banjir di utara Kota Tepian itu memang bikin kacau mobilitas warga,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem Kaltim ini menambahkan, jalan alternatif ke bandara yang populer dengan nama Bandara Samarinda Baru (BSB) itu mestinya diprioritaskan sejak lama.

Kata Saef, sapaannya, DPRD Kaltim telah menganggarkan biaya penyelesaian akses jalan alternatif rutin tiap tahun. Bukan ditiadakan sehingga membuat proyek jalan alternatif mangkrak. Akibatnya, kata dia, saat sudah diperlukan seperti sekarang, jalan alternatif itu tidak bisa dilalui kendaraan.

“Proyek dimulai sejak 2011. Sebagian sudah dicor beton, tapi kan setelah itu terhenti. Kalaupun sempat ada, anggarannya minim sekali hanya Rp 7–8 miliar,” ujar bendara DPW Nasdem Kaltim itu.

Diketahui, akses jalur alternatif menuju Bandara APT Pranoto yang direncanakan yaitu dari simpang Batu Besaung ke bandara APT Pranoto sepanjang 10,75 kilometer. Dibangun dengan konstruksi rigid pavement. Terdiri atas empat lajur dan dua jalur.

Dalam rencana anggaran biaya (RAB) pada 2011, proyek ini memerlukan anggaran sekitar Rp 980 miliar.

Hingga saat ini, dari total panjang proyek jalan itu, baru 500 meter di antaranya yang sudah dilakukan rigid pavement. Kemudian ada sepanjang 6 kilometer yang sudah dilakukan pembukaan badan jalan dan dilakukan pengerasan namun belum rigid pavement. Sementara masih ada sekitar 5,5 kilometer yang harus dilakukan pembukaan badan jalan.

Saefuddin Zuhri mengakui, kendala penuntasan jalan alternatif adalah faktor anggaran. Dana APBD Kaltim untuk menyelesaikan proyek itu terbatas. Namun, bukan berarti pemprov pasrah. Ia mendesak pemprov seharusnya bisa berinovasi dalam mencari dana ke pemerintah pusat.

Baca: Pupuk Kaltim Kembali Raih Properda Emas Bidang Lingkungan Hidup

“Karena itukan projek strategis nasional, pasti akan mudah mendapat bantuan. Tinggal mau usaha dan berjuang atau tidak di pusat,” ujarnya.

Soal program pembagian anggaran dalam pembangunan yang dilakukan pemprov, dianggapnya keliru. Ia menyebut, ada yang salah dengan skala prioritas pemprov selama ini. Yang tidak prioritas diprogramkan, yang prioritas dan mendesak dikecualikan.

“Kalau pak gubernur pada akhir masa jabatannya mau dikenang bagus oleh warga, mestinya akses jalan alternatif ke Bandara APT Pranoto itulah yang dikerjakan. Karena itu yang diperlukan,” sambungnya.

Saef menegaskan, jika pemprov ingin menganggarkan skala prioritas di APBD tahun 2019 untuk penyelesaian jalan alternatif, sulit diperjuangkan.

Pasalnya, pada akhir masa jabatannya itu bakal banyak kepentingan politik yang diakomodasi. Jika tidak dikawal, besar kemungkinan anggaran penyelesaian jalan kembali tidak dialokasikan.

“Saya berharap agar masalah banjir di jalan DI panjaitan segera diselesaikan, kalaupun makan waktu harus segera diselesaikan proyek jalan alternatif itu secepatnya,” pungkasnya. (adv)

Video APDESI Bone Ngadu Soal Data Rastra ke DPRD

ekspos tv