Bontang, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Kota Bontang tengah mewacanakan pembangunan hotel berbintang di atas lahan rumah jabatan (rujab) wali kota dan wakil wali kota. Lahan yang akan digunakan seluas 9.000 meter persegi, dengan estimasi anggaran mencapai Rp72 miliar.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menyebut rencana tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bakal menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT). Namun, ia menekankan pentingnya kajian sebelum proyek ini dijalankan.

"Insyaallah dalam RPJMD Kota Bontang, Rujab Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dijadikan BOT Hotel. Tapi ini masih dikaji dari sisi sosial, ekonomi, dan dampak multiple effect lainnya," ujarnya kepada EKSPOSKALTIM, Selasa (22/7).

Menanggapi wacana ini, akademisi dan pakar ekonomi Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, menilai bahwa sebagai kota smart city, Bontang memang butuh fasilitas hospitality yang lebih memadai.

Sofyan mencontohkan saat ada event nasional, banyak tamu akhirnya menginap di Samarinda karena keterbatasan penginapan di Bontang. “Kita hanya kebagian seremonial. Harusnya transaksi dan akselerasi ekonomi terjadi di Bontang. Maka hotel jadi prioritas untuk kemajuan kota,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa proyek ini tetap perlu kajian mendalam, termasuk aspek legalitasnya. “Kita belum melakukan kajian yang menyeluruh soal itu. Termasuk aspek hukumnya,” ungkap Sofyan.

Menurutnya, diskusi sejauh ini masih sebatas menyentuh aspek teknis dan kebutuhan fasilitas. Ia pun belum mendapat kejelasan soal lokasi pasti pembangunan hotel tersebut.

“Hari ini kami baru bicara teknis umum, bukan soal lokasi. Belum ada penjelasan 100 persen lokasi fix-nya di mana,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah akan membentuk tim lintas OPD dan stakeholder untuk melanjutkan pembahasan. Tim ini akan mengkaji penetapan lokasi, dampak terhadap PAD, rencana layanan, hingga kebutuhan lainnya terkait proyek pembangunan hotel.