Ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil proyek TPA Sambutan terungkap, termasuk desain yang dinilai belum aman dan spesifikasi yang dipangkas drastis.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan setelah melakukan peninjauan lapangan.
Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, menyebut terdapat ketimpangan mencolok antara besaran anggaran yang dikucurkan dengan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Jika meninjau nilai anggarannya, seharusnya hasil di lapangan bisa jauh lebih maksimal. Ketidaksesuaian ini menjadi catatan kritis bagi kami,” ujarnya di Samarinda, dikutip Senin (5/4).
Temuan tersebut tidak hanya menyangkut kualitas umum pekerjaan, tetapi juga aspek teknis yang dinilai krusial. Salah satunya pada desain area netfield atau serapan air bersih yang dianggap belum memadai.
Pansus menilai kapasitas area tersebut belum cukup untuk mengantisipasi potensi bencana, terutama risiko longsor, sehingga dinilai belum menjamin keamanan operasional dalam jangka panjang.
“Kami melihat desainnya belum cukup luas untuk menjamin aspek keamanan jangka panjang. Perencanaan teknis yang matang adalah harga mati dalam pembangunan TPA agar tidak menimbulkan risiko lingkungan di kemudian hari,” kata Sukamto.
Selain itu, DPRD juga menyoroti adanya perubahan spesifikasi teknis pada sistem pengelolaan gas. Dari rencana awal pemasangan 25 titik pipa penampungan gas, di lapangan hanya ditemukan 9 titik yang terpasang.
Pengurangan lebih dari separuh tersebut dinilai berpotensi memengaruhi fungsi pengelolaan gas di TPA.
“Kalau jumlahnya dipangkas lebih dari separuh, fungsinya tentu tidak akan optimal. Kami meminta penjelasan terbuka dan transparan mengenai alasan di balik perubahan spesifikasi ini agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah kota untuk memperketat pengawasan di setiap tahapan proyek, agar pelaksanaan tetap mengacu pada detail engineering design (DED) yang telah ditetapkan.
Seluruh hasil peninjauan lapangan akan disusun secara sistematis dan dimasukkan dalam dokumen rekomendasi LKPJ. Pansus berharap temuan ini menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur ke depan lebih selaras.
“Harapan kami, ke depan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan bisa lebih matang. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan rakyat memberikan hasil yang tidak optimal,” kata Sukamto. (ant)
