EKSPOSKALTIM, Samarinda - Tekanan sampah perkotaan di Samarinda mulai diarahkan ke pendekatan ekonomi sirkular. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengonsolidasikan 98 bank sampah agar pengelolaan limbah tidak berhenti di hulu kebijakan, tetapi berjalan dari rumah tangga.
Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov Kaltim memperkuat kelembagaan dan jejaring bank sampah berbasis sosial, termasuk membentuk kepengurusan Forum Bank Sampah Unit se-Kota Samarinda untuk periode 2026–2028.
DLH Kaltim menilai bank sampah berperan sebagai simpul ekonomi sirkular di tingkat warga, tempat sampah dipilah, bernilai, dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Namun tanpa koordinasi yang kuat, peran tersebut dinilai belum berjalan maksimal.
Kepala DLH Kaltim Joko Istanto mengatakan ekonomi sirkular menuntut perubahan perilaku masyarakat, bukan sekadar pengelolaan teknis limbah.
“Bank sampah harus menjadi alat edukasi dan penggerak ekonomi sirkular, bukan hanya tempat mengumpulkan sampah,” ujarnya.
Forum Bank Sampah Unit dibentuk sebagai ruang koordinasi antarunit di berbagai kecamatan, sekaligus untuk menyelaraskan standar kerja dan pola edukasi pemilahan sampah dari sumbernya.
Pemprov Kaltim berharap konsolidasi ini dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA Samarinda, yang selama ini menjadi titik kritis dalam sistem persampahan kota.
Forum tersebut menetapkan Khairil Anwar sebagai Ketua untuk masa bakti tiga tahun. Ia menyebut keberhasilan ekonomi sirkular sangat bergantung pada konsistensi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Kalau pemilahan tidak berjalan, ekonomi sirkular tidak akan terbentuk,” kata Khairil.
