EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara dinilai tidak cukup dibaca sebagai rotasi jabatan. Di balik perubahan pucuk Kementerian Keuangan, terdapat pekerjaan lebih besar yang harus dibenahi pemerintah, yakni memastikan tim ekonomi bekerja dalam satu arah ketika tekanan fiskal, nilai tukar, hingga kepentingan daerah terus bergerak.

Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo, menilai sosok Purbaya selama sekitar satu tahun menjabat Menkeu cukup menonjol karena gaya komunikasinya yang berani menyentuh berbagai persoalan di sektor keuangan.

“Memang Purbaya ini fenomenal sih menurut saya dengan julukan dia awal menjabat itu gaya koboi, tembak-tembak,” kata Purwadi kepada EksposKaltim, Rabu (16/9).

Menurut dia, karakter tersebut terlihat dari langkah Purbaya yang menyisir sejumlah persoalan di sektor keuangan, termasuk upaya pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purwadi menilai langkah pembenahan tersebut pada dasarnya positif, meski menurutnya Purbaya juga menghadapi persoalan di sisi lain, termasuk dinamika mengenai Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menilai salah satu hal yang seharusnya didorong lebih jauh adalah pembenahan fundamental keuangan negara, terutama dengan menggali sumber penerimaan yang selama ini dinilai belum optimal.

Menurut Purwadi, temuan-temuan terkait sektor pertambangan, perpajakan maupun aktivitas ekonomi lainnya semestinya dapat menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal negara.

Ia menilai pembenahan tersebut penting agar APBN tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang telah teridentifikasi.

Namun, bagi Purwadi, pergantian Purbaya tidak berdiri sendiri. Ia melihat perubahan di jajaran ekonomi pemerintah perlu dibaca dalam konteks koordinasi antarlembaga.

BACA JUGA Purbaya Dicopot dari Menkeu, Bagaimana Nasib DBH Kaltim?

Purwadi menyoroti cukup banyaknya pergantian pejabat dalam Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian di bidang ekonomi. Menurut dia, frekuensi pergantian tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dari sisi soliditas manajemen kabinet.

Ia juga mengaitkannya dengan dinamika di Bank Indonesia. Menurut Purwadi, perubahan kepemimpinan di bank sentral serta perbedaan arah komunikasi mengenai persoalan nilai tukar menunjukkan pentingnya keselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter.

Padahal menurutnya, Bank Indonesia merupakan bagian penting dalam tim ekonomi Presiden sehingga kebijakan fiskal dan moneter semestinya berjalan kompak dan seirama.

“Kalau menurut saya sih ada tim yang nggak solid, tim ekonominya Pak Prabowo ini harus dibenerin dulu,” katanya.

Purwadi kemudian mengibaratkan tim ekonomi pemerintah seperti kendaraan yang membutuhkan seluruh komponennya bekerja secara serempak.

“Tim ekonomi itu kan ibarat mobil yang roda empat ketika ada rodanya yang bocor-bocor pasti nggak bisa jalan,” ucapnya.

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi penting karena kondisi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga oleh kebijakan moneter. Karena itu, ia berharap Menteri Keuangan baru mampu membangun koordinasi yang lebih solid dengan Bank Indonesia. 

DBH dan TKD Kaltim Masih Jadi Penantian

Pergantian Menkeu juga menjadi perhatian daerah karena pemerintah daerah masih menunggu arah kebijakan baru terkait transfer ke daerah. Bagi Kaltim, persoalan ini berkaitan langsung dengan DBH, TKD dan ruang fiskal daerah. Purwadi menilai bukan hanya Kaltim yang menunggu kebijakan tersebut, tetapi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Justru itu yang ditunggu-tunggu kepala daerah se-Indonesia kan bukan cuma Kaltim,” katanya.

Menurutnya, jika Menteri Keuangan baru mengambil kebijakan untuk mengembalikan DBH maupun TKD daerah yang sebelumnya mengalami pemangkasan, hal itu akan menjadi sinyal adanya perubahan pendekatan fiskal.

“Kalau tiba-tiba baik hati Pak Menkeu oke, dia biarkan kembalikan ke semua daerah, berarti memang dia berani tampil beda dengan Pak Purbaya,” ujarnya.

Namun, Purwadi mengingatkan kebijakan fiskal tetap berada dalam konteks agenda pemerintah pusat. Ia menilai kebutuhan anggaran untuk membiayai berbagai program nasional membuat ruang fiskal pemerintah harus dihitung secara hati-hati. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah juga bersiap jika ruang fiskal daerah kembali membesar.

Menunggu Arah Suahasil

Suahasil Nazara kini mengambil alih Kementerian Keuangan setelah sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut pergantian tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya setelah sekitar satu tahun memimpin kementerian tersebut.

Bagi Purwadi, pertanyaan penting setelah pergantian tersebut bukan hanya siapa yang menjadi Menteri Keuangan, melainkan sejauh mana Menteri baru dapat menerjemahkan kebutuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga koordinasi dengan otoritas moneter.

BACA JUGA Menkeu Berganti, Bontang Kembali Tagih Dana Kurang Salur Rp402 Miliar

Ia juga menilai pembenahan birokrasi di Kementerian Keuangan, khususnya sektor perpajakan, Bea Cukai dan BUMN, tetap menjadi pekerjaan penting.

Namun, Purwadi memilih melihat kinerja Suahasil terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan mengenai arah baru kebijakan fiskal pemerintah.

“Emang wait and see menurut saya. Paling tidak kita lihat 3-6 bulan ke depan seperti apa,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu indikator yang juga penting diamati adalah kemampuan pemerintah menjaga nilai tukar rupiah.

“Bisa nggak dia menjaga dolar terhadap rupiah. Itu penting juga,” katanya.

Pada akhirnya, Purwadi menilai persoalan fiskal Kaltim tidak dapat dilepaskan hanya dari siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan. Sebab, menurut dia, keputusan strategis mengenai arah keuangan negara tetap berada di tangan Presiden.

“Dan apakah nasihat, saran dari Menteri Keuangan diterima Pak Presiden karena pemegang keputusannya Presiden kan. Pak Purbaya atau siapapun Menteri Keuangannya kan anak buah,” tegasnya.

Karena itu, menurut Purwadi, pergantian Purbaya ke Suahasil harus dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu membangun kebijakan ekonomi yang tidak hanya menjaga stabilitas di tingkat pusat, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi terasa di daerah.

“Turunkan rupiah, bikin pertumbuhan ekonomi yang bener-bener pertumbuhan ekonomi, bertumbuh merata di daerah bukan pertumbuhan ekonomi cuma di Jakarta aja atau di pusat,” pungkasnya.