Samarinda, EKSPOSKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan strategi baru menghadapi keterbatasan keuangan daerah setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan langkah itu mencakup penyesuaian belanja dan penentuan ulang prioritas anggaran agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat.

Pemprov Kaltim juga akan menjalin kerja sama dengan provinsi penghasil sumber daya alam lainnya untuk melobi pemerintah pusat agar pemotongan tidak memberatkan daerah.

Rudy menegaskan Kaltim tidak menolak kebijakan efisiensi nasional, tetapi meminta kebutuhan dasar masyarakat tidak dikorbankan. DPRD Kaltim disebutnya telah merespons kebijakan tersebut dan siap membongkar ulang APBD 2026 untuk menyesuaikan alokasi TKD yang baru.

BACA JUGA Kaltim Protes Pemangkasan Dana Pusat: Kami Sumbang Rp1.000 Triliun PDRB

Sebagai bagian dari efisiensi, Pemprov Kaltim juga menghentikan kegiatan pemerintahan di hotel-hotel untuk menghemat anggaran. "Meskipun menghadapi efisiensi, Pemprov Kaltim tetap berupaya menjaga komitmen pada sektor-sektor esensial," jelas Rudy, dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama daerah. "Berdasarkan hasil lobi ke Kementerian Keuangan, Pemprov Kaltim juga memiliki harapan akan adanya tambahan dana bagi hasil di kuartal pertama 2026," katanya.

Rudy mengarahkan jajarannya untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada TKD. Langkah ini, katanya, sejalan dengan strategi pemerintah provinsi dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah.