Samarinda, EKSPOSKALTIM — Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur meminta Pemerintah Pusat meninjau kembali keputusan pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD). Desakan muncul dalam dialog publik di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/9), yang dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

"Dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat," tegas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. 

Rudy memperingatkan pemotongan yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 bakal mengganggu pelaksanaan program pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota. Dampaknya menyentuh hingga pelayanan dasar. Mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan minimum lainnya.

“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Rudy Mas'ud pada Dialog Panel dengan tema "Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” tersebut.

Gubernur menegaskan Kaltim butuh dukungan fiskal memadai. Provinsi ini memberi kontribusi besar pada penerimaan negara, khususnya dari sumber daya alam. “Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” tambahnya.

Wagub Seno Aji menyebut Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. Menurut Seno, pemotongan tidak seharusnya seragam. “Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkap Seno. Ia juga mendorong anggota DPR dan DPD asal Kaltim untuk aktif melobi pusat.

Dialog diikuti tokoh-tokoh seperti mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Syafruddin, dan Senator DPD Andi Sofyan Hasdam, serta Yulianus Hennock. Selain TKD, forum membahas masalah lain, misalnya penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.

Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu, Edy Sofyan, menyerukan langkah nyata untuk menanggulangi efek pemotongan. “Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” tegas Edy.

Di akhir diskusi, peserta sepakat bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim. Aspirasi itu akan dibawa gubernur dan jajaran ke Kementerian Keuangan serta lembaga legislatif pusat sebagai langkah konkret memperjuangkan hak daerah.