EKSPOSKALTIM, Mahulu - Lowong sejak Desember silam, 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mahulu akan segera memiliki nahkoda baru. 

Pasalnya, proses lelang jabatan tingkat kepala dinas (Kadis) yang bergulir sejak awal Februari lalu, kini sudah ditangani tim khusus guna penilaian akhir. 

Tim khusus yang dibentuk sendiri terdiri dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, dan diketuai oleh Sekretaris Kabupaten Mahulu Yohanes Avun.Seperti yang disampaikan oleh Asisten Bidang Sosial, dan Pemerintahan Setkab Mahulu Lily Kusnowati.

"Penilaian dari tim khusus sudah dilakukan dan akan dilaporkan ke pusat dulu. Jika tak ada halangan minggu depan akan diumumkan," kata Lily.

Adapun 11 OPD yang sebelumnya mengalami kekosongan jabatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Perizinan dan Terpadu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Inspekorat, serta Sekretariat Dewan.

Sementara terdapat 9 dinas lainnya yang telah mempunyai nahkoda setingkat kadis tanpa melalui lelang jabatan; Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Disdukcapil, Dinas Keamanan Ketertiban Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Perbatasan, dan Kesbangpol.

Mayoritas dari mereka yang telah dipastikan memimpin OPD setidaknya pernah menduduki jabatan eselon 2 dan telah memenuhi assesment dari tim khusus yang dilakukan jauh sebelum lelang jabatan dilakukan  

"Sebenarnya masih ada satu OPD lagi yang juga mengalami kekosongan, sementara dijabat pelaksana tugas sementara (plt) dan menunggu untuk dilelang, yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan," kata Lily.

Proses lelang jabatan perdana ini bukan tanpa kendala. Adapun pendaftar sebelum berhak menduduki jabatan kadis harus mengikuti seleksi administrasi, penulisan makalah, uji kompetensi, dan presentasi makalah, serta wawancara.

Nah, pada pekan pertama saat proses seleksi administrasi dibuka, beberapa OPD sempat minim peminat. Dari informasi yang ada, sebut saja, Dinas PU dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing hanya terdapat satu orang pendaftar saja.

Jika mengacu aturan yang ada, lanjut Lily, proses lelang jabatan dapat dilakukan dengan syarat minimal terdapat 4 orang pendaftar. Alhasil, proses pendaftaran pun sempat diperpanjang selama sepekan hingga terkumpul sebanyak 44 pendaftar.

Sementara, dalam sistem lelang jabatan secara terbuka ini, adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi pendaftar yaitu pernah duduk minimal dua kali dalam jabatan eselon 3 (setingkat Kabid), dengan pangkat IV A. Serta, memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi pegawai negeri dengan tidak pernah terjerat hukuman disiplin maupun pidana.

"Dan tentunya harus S1," kata perempuan yang lama meniti karir di Pemprov Kaltim ini.