Dalam politik global, perdamaian justru sering menjadi fondasi tak terlihat yang menopang semua urusan sehari-hari di lingkup domestik.
Oleh Djoko Subinarto *)
KETIKA dunia kembali panas oleh konflik militer di Timur Tengah seperti yang terjadi saat ini, Indonesia, jelas, berada sangat jauh dari pusat konflik itu. Kendatipun begitu, dalam ekonomi modern yang saling terhubung, jarak geografis tidak lagi berarti bahwa dampak konflik juga bakal berjarak. Pasalnya, gelombang konflik bisa datang dalam bentuk yang lebih halus, seperti inflasi energi atau ketidakpastian pasar global.
Maka, sikap Indonesia yang menyerukan dialog dan diplomasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari tradisi politik luar negeri yang sejak awal kemerdekaan menempatkan perdamaian sebagai investasi jangka panjang, dan bukan sekadar sikap moral sesaat.
Dalam kajian hubungan internasional kontemporer, ada konsep yang disebut sebagai dilema keamanan. Inti konsep ini sederhana, yaitu upaya satu negara memperkuat keamanan justru kerap ditafsirkan sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga malah ikut memicu perlombaan senjata atau memicu eskalasi ketegangan.
Konsep dilema keamanan ini terasa relevan ketika melihat dinamika antara kekuatan besar dewasa ini. Faktanya, setiap peningkatan kekuatan militer sering dibaca bukan sebagai ikhtiar pertahanan diri semata, melainkan sebagai sinyal politik. Buntutnya, dunia bisa masuk dalam spiral ketidakpercayaan yang sulit dihentikan.
Indonesia mungkin tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi sebesar negara adidaya. Akan tetapi, dalam jagad diplomasi, kekuatan tidak selalu ditakar dari senjata atau produk domestik bruto (PDB). Terkadang kekuatan justru terletak pada kemampuan menjadi pihak yang dipercaya untuk berbicara dengan semua pihak.
Sejarah diplomasi Indonesia setidaknya telah menunjukkan hal tersebut. Sejak Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia telah mencoba memposisikan diri sebagai negara yang mendorong dialog ketimbang konfrontasi.
Dalam konteks konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran sekarang ini, seruan untuk saling menahan diri memang mungkin terdengar sangat normatif. Namun, dalam diplomasi, aspek normatif tak jarang bisa menjadi langkah pertama sebelum tindakan konkret bisa terjadi, terutama dalam konflik yang rumit.
Maka, tawaran Indonesia untuk memfasilitasi dialog sebenarnya cukup rasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tak ingin cuma menjadi penonton, melainkan pula menjadi aktor yang mencoba ikut mempengaruhi arah percakapan global.
Sudah barang tentu, setiap tawaran mediasi harus disertai pula kepercayaan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Tanpa itu, mediasi hanya akan menjadi pernyataan politik yang terlihat indah di atas kertas.
Dalam soal konflik di Timur Tengah, Indonesia sesungguhnya punya pula kepentingan pragmatis. Stabilitas Timur Tengah berkaitan erat dengan pasokan energi dunia. Ketika harga minyak dunia naik, Indonesia bakal ikut merasakan tekanan pada subsidi energi.
Subsidi energi sendiri sering menjadi isu politik domestik yang sensitif. Nah, tatkala harga energi melonjak, pemerintah harus memilih antara menjaga daya beli rakyat atau menekan defisit fiskal. Di sinilah terlihat bagaimana perdamaian global sebenarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari keamanan ekonomi domestik.
Indonesia sebagai negara berkembang, dengan populasi besar, tentu sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Sedikit saja gangguan rantai pasok global dapat berdampak pada industri manufaktur dan lapangan kerja di dalam negeri. Itulah mengapa diplomasi perdamaian bukan hanya soal normatif dan idealisme, tetapi juga soal rasionalitas dan kepentingan ekonomi.
Dalam teori keamanan modern, negara menengah seperti Indonesia sering disebut sebagai middle power. Negara menengah tidak cukup kuat untuk mendikte dunia, tetapi cukup penting untuk mempengaruhi arah percakapan internasional.
Menjadi negara middle power membutuhkan konsistensi. Artinya, tidak cukup hanya muncul sesekali saat konflik memanas, tetapi juga perlu aktif dan konsisten membangun jaringan diplomasi dan membangun reputasi saat dunia relatif tenang.
Reputasi dalam diplomasi itu sering bekerja seperti tabungan. Ia tidak terlihat hari ini, tetapi bisa menjadi modal berharga saat dunia membutuhkan mediator yang netral.
Namun, menjadi mediator juga mengandung risiko bagi Indonesia. Mediator harus menjaga agar tidak terlihat memihak salah satu kubu, karena itu bisa merusak kredibilitas diplomatik. Dalam diplomasi, kredibilitas sering lebih berharga daripada kekuatan militer. Sekali hilang, kepercayaan sulit dipulihkan.
Selain itu, menjadi mediator konflik global juga harus mempertimbangkan opini publik domestik. Masyarakat Indonesia umumnya memiliki empati kuat terhadap isu-isu kemanusiaan global, tetapi juga realistis terhadap kepentingan nasional. Menjaga keseimbangan antara moralitas kemanusiaan dan kepentingan nasional memang tidak pernah mudah.
Dalam praktik politik luar negeri, negara sering berada dalam posisi harus menimbang dua hal yang sama-sama penting, tanpa selalu memiliki ruang untuk memilih solusi yang benar-benar ideal.
Diplomasi sendiri pada dasarnya adalah proses mengelola ketegangan antara prinsip dan realitas, antara apa yang seharusnya dilakukan secara moral dan apa yang mungkin dilakukan secara strategis dalam dunia yang tidak selalu ramah.
Dalam dunia yang semakin saling terhubung, keputusan politik di satu kawasan dapat dengan cepat merambat dan menelurkan implikasi signifikan ke kawasan lain. Konflik global yang terus meningkat, misalnya, tidak hanya menjadi persoalan negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga menciptakan gelombang ketidakpastian bagi negara lain yang berada di luar arena konflik.
Karena itu, bagi negara seperti Indonesia, peran diplomasi bukan sekadar merespons konflik yang sudah terjadi, tetapi juga berusaha memperlambat eskalasi ketegangan melalui komunikasi yang konsisten, kerja sama multilateral, dan pendekatan dialog yang berkesinambungan.
Alhasil, diplomasi perdamaian sebenarnya adalah bentuk investasi keamanan domestik dan regional jangka panjang. Ia menjadi salah satu strategi rasional untuk memastikan pembangunan nasional bisa berjalan tanpa gangguan besar dari dunia luar.
*) Penulis adalah kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
