EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Rencana pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai memasuki tahapan pembahasan alokasi anggaran. Tim dari Polda Kaltim dikabarkan mendatangi DPRD Kaltim awal pekan lalu, untuk meminta dukungan merealisasikan SPN Kaltim.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pimpinan DPRD Kaltim awal pekan kemarin menerima rombongan dari Polda Kaltim membahas rencana pembangunan SPN Kaltim. Kata Rusman, mereka minta difasilitasi untuk meminta dukungan anggaran dari pemprov dan pemerintah daerah se-Kaltim.

Baca juga: Dewan Mulai Melunak Soal Penghentian Proyek Kinibalu

“Ya, minta difasilitasi untuk meminta dukungan kabupaten kota. Dari rencana, SPN Kaltim itu membutuhkan sekitar Rp500 miliar lebih,” kata Rusman, Jumat (19/10/2018).

Lokasi pembangunan SPN Kaltim ini terletak di Dusun Margahayu, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kukar dengan luas lahan mencapai 108 hektare dengan ukuran lebar 1.080 meter persegi. Panjangnya mencapai 1.000 meter persegi.

Lokasi ini merupakan lahan bekas tambang milik PT Multi Harapan Utama (MHU) seluas 428 hektare. Selain SPN, rencananya di kawasan tersebut akan dibangun Markas Brimob untuk Wilayah Kukar.

Pembangunan tersebut direncanakan guna memindahkan SPN di Balikpapan, karena kondisinya kini dianggap kurang memadai dan tak layak. Terlebih bangunan yang ada saat ini terletak tepat di jantung Kota Minyak yang kini sudah terlalu padat.

Rusman menjelaskan, rencana pembangunan SPN ini sudah bergulir sejak beberpaa tahun silam. Pemkab Kukar, kata dia, sudah menyediakan lokasi untuk SPN dan secara bertahap menggelontorkan anggaran dari APBD Kukar sebesar Rp 105 miliar. Hanya saja, dari perencanaan yang dibuat oleh Polda Kaltim rancangan SPN Kaltim membutuhkan lebih dari Rp 500 miliar.

“Kekurangan itu, ini usulan dari teman-teman Polda bisa menjadi urunan bareng-bareng 10 kabupaten kota dan provinsi,” terangnya.

Sistem penganggaran tersebut, kata dia, sama dengan pembangunan SPN di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bisa diterapkan pola yang sama dengan pembangunan SPN Kaltim.

Hanya saja, menurut penjelasan dari Polda Kaltim diungkapkan Rusman, SPN di Kaltim akan berbeda fasilitas dengan SPN Gorontalo. SPN Kaltim akan memiliki failitas yang lebih canggih dan modern dengan perkembangan zaman dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Secara prinsip kita dukung. Tetapi ada beberapa yang perlu kita minta penjelasan, misalnya saya pertanyakan apakah ada standar secara nasional lembaga pendidikan kepolisan di provinsi. Di (SPN) Gorontalo cuma Rp 110 miliar di Kaltim sampai Rp500 miliar. SPN di Kaltlim itu nanti klasifikasi kelas apa ? ternyata ada kurikulum pendidikan cyber crime. Perlu praktek ruang belajar digitalisasi yang representatif. Sehingga secara teknis terakumulasi sebesar itu,” bebernya.

Baca juga: Fraksi PKB DPRD Kaltim Dukung Transmigrasi Korban Bencana Sulteng ke Kaltim

Untuk merealisasikan hal tersebut, DPRD Kaltim menyarankan kepada Polda Kaltim agar segera berkonsultasi ke Gubernur Kaltim untuk segera memangil kepala daerah se Kaltim. Tujuannya, untuk meminta dukungan anggaran SPN Kaltim tersebut.

“Kita akan koordinasikan ke DPRD Kabupaten kota. Nanti bagaimana polanya, dengan rencana Rp 500 miliar nanti memerlukan beberapa tahap anggaran. Apakah ini mau diselesaikan langsung atau bertahap,” imbuhnya.

Lebih jauh Rusman juga sempat memeprtanyakan dukungan Polri terhadap anggaran rencana pembangunan SPN Kaltim. Dari penuturan pihak Polda Kaltim, sebut Rusman, Polri akan mendukung dari sisi operasional proses belajar mengajar yang akan langsung bersumber dari APBN. Sementara, untuk fisik dengan meminta dukungan pemerintah daerah.

Dengan kata lain, tentu harus ada dampak positif bagi Kaltim. SPN Kaltim, jelasnya, direncanakan peserta didiknya berstatus bintara bukan perwira. Sehingga memungkinkan merekrut sebanyak-banyaknya putra dan putri daerah.

Selain itu, keuntungan daerah adalah stabilitas keamanan di Kaltim yang akan meningkat keamanannya. Sebab, selain karena kondisi SPN di Balikpapan yang tak memadai, dasar pertimbangan lainnya dalam pembangunan SPN Kaltim, untuk menjawab tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kaltim ke depan.

“Sehingga mau tidak mau polisi harus dibekali dengan pendidikan yang modern sesuai perkembangan zaman,” jelasnya. (adv)

Video EKSPOS TV: Masuk Nominasi Penghargaan, Program Detektif Cekatan PT KNI Dinilai Tim CSR Kemensos RI

ekspos tv