22 Oktober 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Dewan Mulai Melunak Soal Penghentian Proyek Kinibalu


Dewan Mulai Melunak Soal Penghentian Proyek Kinibalu
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Rusman Yaqub menyebut, lembaga DPRD belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi penghentian proyek masjid di lapangan Kinibalu, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda. Oleh sebab itu, menurut dia, wajar jika Pemprov Kaltim tetap melanjutkan proyek tersebut.

Ia mengaku, belum adanya sikap resmi dari DPRD Kaltim terhadap proyek tersebut karena di tengah masyarakat menimbulkan gejolak, antara yang pro dan kontra terhadap pembangunan masjid pemprov senilai Rp 64 miliar tersebut.

Baca juga: Matangkan Strategi, Timses Jokowi-Maruf di Kaltim Bakal Rapat Akbar

Belum lama ini, kata dia, pihaknya telah menerima aliansi masyarakat yang menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut. Mereka meminta agar DPRD dan Pemprov Kaltim dapat tetap melanjutkan pembangunan masjid pemprov yang ditarget selesai pada Desember 2018 nanti.

“Hingga saat ini, setahu saya belum ada sikap resmi DPRD untuk meminta pemprov menyetop proyek itu. Setahu saya, yang ada hanyalah mediasi dan surat rekomendasi untuk meminta mengevaluasi kembali,” katanya, Selasa (9/10/2018).

Menurut Politisi PPP ini, penghentian proyek oleh wakil rakyat hanya dapat dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna. Sebab, dalam proyek tersebut DPRD telah menyetujui program mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, di APBD 2018 perihal proyek masjid pemprov.

Karenanya, hasil hearing maupun RDP yang selama ini telah dilakukan bersama sebagian anggota dewan, tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili keputusan DPRD Kaltim dalam merespons tuntutan penghentian proyek tersebut.

“Kalau hanya mediasi, itu tidak dapat menghentikan proyek. Meskipun itu dari ketua DPRD. tidak bisa menghentikan (proyek yang disetujui dari, Red.) keputusan bersama. Benar bahwa pernah diadakan hearing. Tetapi itu tidak otomatis menjustifikasi persetujuan DPRD terhadap pengalokasian anggaran untuk proyek masjid itu. Faktanya anggaran itu sudah dialokasikan,” terangnya.

Rusman mengakui, jika sebelumnya secara pribadi pernah menolak rencana pembangunan tersebut sebelum disetujui bersama DPRD dan Pemprov Kaltim. Kala itu, bahkan di internal dewan terjadi dua faksi merespons proyek itu. Tapi secara mayoritas, akhirnya dewan menyetujui proyek itu.

Baca juga: Arah Dukungan Isran di Pilpres 2019: Pasti Ada, Tapi Rahasia

“Tadinya memang saya tolak proyek itu. Tetapi kalau itu sudah disepakati dan dianggarkan di APBD, saya justru konsisten dengan keputusan itu. Saya tidak mau proyek itu dihentikan. Karena itu sudah keputusan lembaga. Kalau masih ada yang menolak-menolak itu secara pribadi, bukan atas nama lembaga,” imbuhnya.

Sementara itu, disinggung alasan penghentian masjid pemprov karena tidak memenuhi syarat dan tak adanya IMB, Rusman menjawab diplomatis. Ia menegaskan, bahwa urusan itu bukan menjadi wewenang DPRD Kaltim, namun sepenuhnya hak dari Pemkot Samarinda.

“DPRD tidak memiliki wewenang untuk menjadikan itu sebagai dasar penghentian proyek. IMB itu urusan pemerintah. Yang bisa kami lakukan adalah meminta pemerintah memenuhi persyaratan. Setahu saya, itu sudah dilakukan (DPRD Kaltim),” pungkasnya. (adv)

Video Pilihan: Gandeng Sejumlah Pihak, Polantas Bone Galang Dana Peduli Bencana Donggala Palu

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0