OTT KPK mulai membuka tabir relasi uang antara pihak swasta dan aparat penegak hukum, dengan dugaan kuat terkait penanganan sengketa lahan.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya perpindahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH) dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, yang digelar pada Kamis (5/2) malam.
“Ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Namun demikian, Asep menegaskan KPK masih mendalami lebih jauh konstruksi perkara tersebut, termasuk menentukan apakah aliran uang itu masuk dalam kategori suap atau pemerasan.
“Ini sedang kami dalami. Rekan-rekan sekalian mohon bersabar,” katanya.
Saat ditanya apakah OTT tersebut berkaitan dengan sengketa lahan di Depok yang merugikan pihak swasta dan berujung pada dugaan suap kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan (BS), Asep tidak membantah.
“Secara garis besar seperti itu,” ujarnya.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
OTT di Depok ini menjadi operasi keenam KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK mengawali tahun dengan OTT pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara pada 9–10 Januari 2026. Selanjutnya, lembaga antirasuah juga menjerat Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam dua OTT terpisah terkait dugaan pemerasan.
Pada awal Februari, KPK kembali melakukan OTT di KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak, disusul OTT kasus importasi barang yang menyeret pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Rangkaian OTT tersebut menegaskan fokus KPK pada dugaan korupsi yang melibatkan relasi kekuasaan, mulai dari birokrasi fiskal hingga penegakan hukum, termasuk di lingkungan peradilan.
