EKSPOSKALTIM, Bontang - Nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang merupakan yang paling terendah di Kalimantan Timur, yakni sebesar 796 miliar.
Akibatnya, sebanyak 747 dari total keseluruhan tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bontang terancam tidak bekerja lagi.
Kendati kondisi APBD Kota Bontang saat ini memang cukup memprihatinkan, namun Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni terus berupaya agar semua non PNS tetap bisa digunakan tanpa melakukan rasionalisasi.
“Sementara untuk gaji kita masih hitung, dan tetap tidak ada yang dirumahkan. Setelah saya pikir, kasihan juga kalau ada yang tidak bekerja lagi,” terang Neni kepada awak media, di Gedung Pendopo, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Rabu (11/1).
Dijelaskannya, memang untuk saat ini kebutuhan beban kerja di SKPD sekitar 801 orang saja, sehingga pemerintah terus berusaha agar para non PNS tersebut bisa bekerja kembali meski kondisi keuangan merosot.
“Kita pekerjakan saja semua sesuai kemampuan keuangan saat ini, kita tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi saya pastikan, ketika uang Kota Bontang kembali, kesejahteraan mereka juga akan kembali,” ujarnya.
Disebutkannya, pemerintah juga tidak bisa mengambil keputusan yang ekstrim dengan melakukan rasionalisasi tehadap Non PNS. Karena menurutnya, masyarakat Kota Bontang juga membutuhkan kesejahteraan seperti daerah lainnya.
“Memang apa yang kita lakukan sesuai dengan formasi, karena itu kajian daripada BKD. Tapi Sebetulnya persyaratan LKPP harusnya ada tes, tapi makan biaya lagi, nanti banyak lagi yang tidak lolos. Saya tidak ada niat sama sekali untuk tidak mempekerjakan mereka kembali,” tutupnya.
