Jakarta, EKSPOSKALTIM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melihat Indonesia menghadapi krisis ekologis yang makin serius akibat model pembangunan berorientasi investasi ekstraktif. Walhi melihat proyek food estate yang diklaim solusi ketahanan pangan justru menyebabkan deforestasi ratusan ribu hektare, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan.

Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah memicu pencemaran, kerusakan pulau-pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara dan Papua Barat.

Kebijakan pro-investasi lewat UU Cipta Kerja dan UU Minerba dinilai melemahkan instrumen pengendalian pencemaran. Lewat rilisnya Walhi melihat lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, dan perampasan wilayah kelola rakyat. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga dikriminalisasi saat berusaha mempertahankan ruang hidup mereka. 

Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV WALHI, yang berlangsung pada 18–24 September 2025 di Pulau Sumba, menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik sebagai akar kerusakan tersebut.

Forum memilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029, bersama tujuh anggota Dewan Nasional. Dengan mandat baru ini, WALHI meneguhkan diri sebagai rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, dan memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat serta kedaulatan bangsa yang berkeadilan. 

“Sejak proses pemilihan Dewan Nasional, kami telah menyadari bahwa tantangan kedepan jauh lebih besar, karena itu kami mengambil sikap bahwa proses pemilihan ini haruslah lebih dari sekedar kontestasi," jelas Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI.

Mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keteladanan, kolektif dan kolaboratif para kandidat dewan Nasional ingin menyatakan bahwa prinsip kerja mereka nantinya akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun gerakan soliditas guna melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik ekstraktif.

"Hasilnya dari seruan ini kami terpilih secara aklamasi oleh seluruh anggota WALHI dengan total anggota WALHI yang datang berjumlah 487 (jumlah peserta sedang diverifikasi)," jelasnya.

Arie Rompas, Dewan Nasional WALHI, menyatakan bahwa keadilan tidak datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan, dan WALHI bersama dengan rakyat akan memperjuangkannya.

“Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat, dan demokrasi yang substansi. Saling menguatkan, membangun soliditas dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya”, kata Arie.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakan WALHI akan menjadi rumah gerakan untuk memulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif, bersama kantor-kantor daerah WALHI, organisasi gerakan rakyat, Masyarakat Adat, petani, nelayan, dan kaum muda.  

“Kita harus menuntut negara kembali pada mandat-mandat konstitusionalnya. Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik," jelasnya.

"WALHI akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat. WALHI juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama. Serta mendesak negara untuk melakukan koreksi kebijakan yang destruktif dan meminggirkan rakyat, serta segera mengesahkan undang-undang Masyarakat Adat dan Keadilan Iklim”, kata Boy.

Ia mengatakan WALHI akan terus berada di garda terdepan penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat. Organisasi ini akan mengusung narasi anti-kapitalistik, memperkuat pendidikan dan pengorganisasian rakyat, serta menjalankan kampanye masif di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

"WALHI juga akan menghimpun gerakan rakyat yang lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari," jelasnya.