Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan tak ingin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya menyisakan jejak fisik. Kaltim memasang posisi sebagai penggerak utama ekonomi Nusantara, dengan target efek berganda yang nyata bagi daerah mitra.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kesiapan daerahnya mengambil peran strategis dalam menopang dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional seiring pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berbicara di Samarinda, Senin (26/1), Seno menyebut posisi Kaltim telah berubah. Daerah ini tidak lagi sekadar menjadi penyangga pembangunan fisik IKN, melainkan telah bertransformasi menjadi simpul penting konektivitas logistik, penguatan industri, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Pembangunan IKN harus memberikan efek berganda yang nyata bagi daerah mitra. Kaltim memposisikan diri sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi. Kita adalah penggerak, bukan sekadar pelengkap,” tegas Seno Aji saat menjadi pembicara Diskusi Panel IKA FISIP Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kaltim, dikutip dari antara.
Ia menjelaskan arah kebijakan daerah mitra IKN bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menuju hilirisasi industri. Kedua, memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan inti IKN, tetapi menyebar merata ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Yang ketiga, kami menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja berskala internasional,” ujar Seno.
Pemprov Kaltim juga menyusun peta pengembangan wilayah mitra dengan pendekatan tematik. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diarahkan sebagai basis industri dan pertanian, sementara Samarinda dan Balikpapan diproyeksikan menjadi pusat logistik, jasa, dan perdagangan berskala global.
Di sisi lain, Seno menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN dengan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi kunci agar pembangunan IKN tetap berpijak pada kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Ia berharap forum diskusi ini dapat menghasilkan masukan substantif dalam penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Daerah Mitra.
“Dengan regulasi yang tepat, pembangunan IKN harus inklusif dan memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk Kaltim, tetapi juga kawasan Indonesia Timur,” pungkasnya.
