Berpredikat lumbung energi nasional, Kaltim justru masih diselimuti kelangkaan BBM dan listrik biarpet.Gubernur Rudy Mas’ud langsung 'labrak' Dirjen EBTKE Kementerian ESDM di Jakarta bawa jeritan warga Bumi Etam
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak menyelesaikan krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta pemadaman listrik bergilir yang masih sering melanda Bumi Etam, meskipun wilayah ini merupakan salah satu lumbung energi fosil terbesar di Indonesia.
Aspirasi mendesak tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat menemui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiani Dewi, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Kunjungan ini berawal dari hasil pantauan langsung Gubernur di sejumlah ruas jalan strategis Kaltim pada 1–3 November lalu.
"Banyak hal kami sampaikan, mulai persoalan kelangkaan BBM hingga pemadaman listrik bergilir, padahal Kaltim adalah penghasil terbesar sumber energi fosil nasional. Tadi juga dibahas tentang potensi pengembangan energi baru terbarukan di Kaltim,” tegas Rudy Mas’ud.
Sebagai respons cepat, Dirjen EBTKE dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kaltim pada 20 November mendatang guna meninjau potensi EBT yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang krisis energi daerah.
Dorong Hilirisasi Sawit dan Relaksasi Permenperin 32/2024
Selain isu energi, Gubernur Rudy Mas’ud melanjutkan safari kerjanya dengan menemui Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji untuk membahas percepatan hilirisasi industri sawit, penguatan ekspor, dan daya tarik investasi di Kaltim.
Rudy menegaskan bahwa kapasitas refinery sawit di kawasan strategis seperti Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan memiliki prospek besar yang tidak boleh berhenti hanya pada tahap pengolahan mentah semata.
Namun, ia mengungkapkan bahwa para pelaku usaha dan petani lokal masih terganjal sejumlah hambatan teknis, mulai dari biaya logistik, kendala infrastruktur, efisiensi energi, hingga ketatnya regulasi persaingan pasar global.
Secara khusus, Pemprov Kaltim mendorong Kementerian Perindustrian mengevaluasi implementasi Permenperin Nomor 32 Tahun 2024. Pihaknya mengusulkan relaksasi aturan agar produk-produk turunan atau sampingan (by-product) sawit yang belum terakomodasi dalam regulasi tersebut tetap diberikan izin ekspor.
"Kita ingin penguatan hilirisasi, percepatan investasi, dan perluasan ekspor. Dampak besar yang kita harapkan tentu serapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat juga meningkat signifikan," pungkas Rudy.
