EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Ketua Fraksi Nasional Amanat Persatuan (NAP) DPRD Kutai Timur (Kutim) Herlang Mappatiti meminta dengan tegas kepada pemkab serius mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu ditegaskannya saat menghadiri rapat paripurna, Jumat (20/4).

Dalam rapat paripurna penyampaian laporan panitia kerja (panja) dan rekomendasi dewan mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun 2017 tersebut, Herlang menyatakan pendapatnya yang sangat penting. Pasalnya, dirinya mewakili fraksi NAP sangat menginginkan agar keuangan daerah bisa stabil dan seimbang.

Herlang mengatakan, penyampain laporan panja harus disampaikan seimbang dan pemerintah jangan cuma dinilai ketidakberhasilanya, tapi keberhasilanya juga harus tersampaikan agar masyarakat dapat menilai secara bijak.

Dia menjelaskan, alokasi APBD sudah diperuntukkan untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan beberapa lainnya. Menurut dia semua itu belum terserap maksimal sesuai harapan, sehingga diduga ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tak lancar menyerap anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada 2017.

"Memang sudah semua tahu, bahwa keuangan pemerintah defisit. Tapi sebaiknya lebih diperhatikan dalam berbagai unsur, bagaimana supaya anggaran bisa terserap maksimal. Tentu PAD adalah salah satu jawabannya, pemkab harus serius meningkatkannya," ujar pria yang juga anggota komisi D tersebut.

Dia berpendapat, selama ini banyak peraturan daerah (perda) yang sudah diciptakan di Kutim, namun usang, karena seakan tak digunakan. Beberapanya, perda parkir, pengelolaan sampah, larangan merokok, dan masih banyak lagi. Jika semua itu dimaksimal, ia menyakini dapat memaksimalkan pemasukan ke PAD.

"Kalau PAD maksimal, anggaran di Kutim banyak, lantas serapan anggaran untuk kegiatan pemkab bisa balance," imbuh dia.

Kemudian lanjut Herlang, bila dilihat dari sudut pandang politik dia menilai, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Makanya, PAD harus digiatkan supaya bisa mengelolah anggaran sendiri.

"Jangan hanya mengandalkan dana perimbangan. Sebab, pemerintah juga sudah banyak capaianya yang juga harus disampaikan," pungkas dia.(adv)