EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memperjuangkan tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kami memberikan prioritas pengangkatan kepada tenaga honorer yang memiliki masa pengabdian panjang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud usai memimpin apel Hari Korpri di Samarinda, Senin.
Ia menjelaskan mekanisme penentuan kelulusan tetap berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Meski status ditentukan pusat, pembayaran gaji para pegawai tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rudy memastikan kebijakan kepegawaian tidak terganggu walaupun APBD 2026 terpangkas signifikan hingga Rp6,06 triliun. "Soal insentif ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh PNS dan PPPK Provinsi Kaltim aman terkendali," ujarnya.
Ia mengakui penyesuaian anggaran tahun ini cukup berat karena penyisiran ulang seluruh pos belanja daerah. Pemangkasan anggaran dilakukan merata di semua organisasi perangkat daerah (OPD) demi efisiensi.
Meski ada penghematan, pemerintah menjamin program prioritas seperti pendidikan gratis atau Gratispol tetap berjalan. "Program Gratispol semuanya insya Allah berjalan sesuai harapan karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim," jelasnya.
Rudy meminta masyarakat bersabar dan memahami situasi fiskal saat ini sambil mendoakan pendapatan daerah kembali meningkat. Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digenjot lebih kencang untuk mengurangi tekanan fiskal.
"Seluruh kebijakan penghematan yang dilakukan saat ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah," demikian Rudy.
