Bontang, EKSPOSKALTIM – Evaluasi keterbukaan informasi publik di Kota Bontang menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN). Padahal, Pemkot mengeklaim telah membuka berbagai saluran informasi secara transparan.

Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati, menyebut Bontang cukup terbuka, termasuk soal APBD dan lelang proyek yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Saya pikir Bontang cukup terbuka. APBD, lelang, semua bisa dilihat,” ujar Aji, Jumat (25/7).

Ia juga mengacu pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menurutnya menunjukkan tren keterbukaan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Anwar Sadat, mengatakan pihaknya telah mengundang OPD dan stakeholders dalam forum konsultasi publik. Tujuannya mengevaluasi pelayanan dan mengidentifikasi kekurangan.

“Kami ingin tahu di mana letak kekurangannya, itu yang akan diperbaiki,” jelasnya.

Namun dalam 100 hari program kerja Wali Kota, hasil survei IKM menunjukkan partisipasi masyarakat masih rendah. Respons ASN pun dinilai belum maksimal.

“Kami sudah buka semua saluran untuk pendapat, kritik, saran. Tinggal masyarakat dan ASN mau tidak memberikan respons,” kata Aji.

Ia menegaskan ASN juga harus aktif, termasuk sekadar memberikan like, komentar, atau membagikan informasi kepada publik.

“Kalau ASN saja tidak responsif, bagaimana pemerintah bisa dapat umpan balik yang baik?” pungkasnya.