EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mendesak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar dapat bertindak tegas terhadap perusahaan yang membiarkan eks lubang tambangnya.

Desakan ini menyusul adanya korban jiwa lagi di lubang bekas galian tambang, pada Jumat (27/7) lalu, di Jalan Padat Karya, RT 8 Sempaja Utara, Samarinda. Bahar menilai, bekas lubang tambang yang berulang-ulang menelan korban jiwa merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam pengawasan.

Baca: Camat Bontang Utara : Penanganan Banjir Tanggung Jawab Bersama

“Ini sudah kesekian kalinya lubang tambang memakan korban,” ucap politikus PAN ini.

Mantan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim ini menilai, dengan terus berulangnya peristiwa di lubang tambang yang terus memakan korban, seharusnya Pemprov melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bertindak tegas. Tapi nyatanya, kata Bahar, belum ada kebijakan yang konkrit dan efektif dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Ia pun menduga, Pemprov sebenarnya sudah tidak sanggup lagi mengawasi lubang-lubang tambang yang ada di Kaltim. “Saya juga takut, kalau pemerintah tidak tahu malah jumlah lubang tambang di Kaltim,” katanya.

Pemprov Kaltim, kata Bahar, sampai saat ini terbukti tidak sanggup mendesak perusahaan tambang melakukan reklamasi lubang tambang. Dia menyebut Pemprov Kaltim berada di posisi yang lemah.

Bagaimana tidak, dari pengamatannya tak sedikit perusahaan tambang yang pergi begitu saja setelah mengeruk ‘emas hitam’ dari Bumi Kaltim. Padahal seharusnya, perusahaan yang beroperasi dengan baik tidak meninggalkan lubang tambang.

“Disamping itu lagi, saya harus bilang, perusahaan tambang tidak taat aturan, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah,” sindir politisi Anggota DPRD Kaltim dapil Kutai Kartanegara ini.

Bahar mengungkapkan, dengan kondisi seperti ini, ia berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, bisa bertindak tegas atas permasalahan lubang tambang.

Baca: Bontang Kerap Dilanda Banjir, Begini Pandangan Camat Bontang Utara

“Kami (DPRD Kaltim) akan meminta Gubernur Terpilih tegas. Minimal mengidentifikasi semua perusahaan tambang untuk mereklamasi pasca pengerukannya. Harusnya ada sanksi. Misalnya ditegur 1-2 kali tidak ditindaklanjuti, ya selanjutnya cabut aja izinnya,” tambah dia.

Diketahui, seorang kernet truk bernama Irfan (25) yang baru sepekan tinggal di Samarinda, tenggelam dan tewas di danau bekas galian tambang sekitar pukul 06.00 Wita, Jumat (27/7) pagi, di Jalan Padat Karya, RT 8, Sempaja Utara.

Kasus ini menjadi perhatian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Dari data yang dimiliki Jatam, lubang bekas tambang yang menewaskan Irfan merupakan proyek penggalian CV PCM, yang beroperasi sejak 2010, dan berakhir pada 13 Oktober 2018. (adv)

Video Aliansi Kaltim Bersatu Bakal Gelar Aksi Tolak TKA Jilid 2

ekspos tv