Di tengah penurunan Alokasi Dana Kampung hingga lebih dari separuh, kampung-kampung di Berau kini mengandalkan kelestarian hutan sebagai sumber pendapatan baru melalui dana karbon, dengan potensi kelolaan mencapai hampir Rp400 juta per kampung.
EKSPOSKALTIM, Berau - Penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) dari sebelumnya sekitar Rp320 miliar menjadi Rp145 miliar memaksa pemerintah kampung di Kabupaten Berau menghitung ulang strategi pembiayaan pembangunan. Ketergantungan pada transfer fiskal mulai menghadapi batas.
Dalam situasi itu, dana karbon melalui skema Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF) hadir sebagai sumber alternatif berbasis kinerja lingkungan. Kabupaten Berau tercatat sebagai penerima dana karbon terbesar di Kalimantan Timur, dengan total nilai mencapai Rp27,57 miliar.
Skema ini tidak diberikan secara merata, melainkan berbasis capaian pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan. Artinya, semakin baik kampung menjaga tutupan hutan dan mengendalikan deforestasi, semakin besar peluang dana yang dapat dikelola.
Besaran yang diterima tiap kampung bervariasi, dengan potensi kelolaan antara Rp300 juta hingga hampir Rp394 juta. Angka ini menjadi signifikan di tengah menyusutnya ADK, sekaligus membuka ruang bagi kampung untuk mengembangkan program berbasis pelestarian lingkungan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengajak pemerintah kampung dan desa bersama semua elemen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan di wilayah masing-masing sebagai usaha menggait dana karbon.
"Saat ini Kabupaten Berau tercatat sebagai penerima dana karbon terbesar di Kalimantan Timur dengan total Rp27,57 miliar, dengan masing-masing kampung berpeluang mengelola dana karbon antara Rp300 juta - Rp394 juta," kata Kepala DPMK Kabupaten Berau Tenteram Rahayu, dikutip media ini Jumat (20/2).
Menurut Rahayu, kampung yang memiliki hutan, baik hutan mangrove maupun hutan tropis, agar dikelola secara lestari serta memanfaatkan peluang untuk mendapatkan dana karbon dari program FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund).
Program FCPF-CF yang berasal dari kemitraan global ini dikelola oleh World Bank guna memberikan pembayaran insentif berbasis kinerja bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Sedangkan Berau, lanjutnya, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mengurangi emisi dengan melestarikan hutan bersama masyarakat kampung, sehingga kelompok masyarakat pun memperoleh kompensasi dari kinerja tersebut, yakni dari World Bank ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Indonesia, dilanjutkan transfer ke daerah.
"Program FCPF-CF harus dijadikan momentum bagi kampung untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer atau dana desa. Pemerintah kampung harus kreatif, inovatif, serius menggali dan mengelola potensi lokal agar bisa mandiri," katanya.
Penekanan pada kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi lokal kampung menjadi penting di tengah penurunan Dana Desa (DD) secara nasional. Seluruh kampung di Berau tahun ini dihadapkan pada tantangan fiskal, karena penurunan DD juga berdampak pada penurunan nilai ADK.
"Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun ini diproyeksi turun drastis, yakni dari Rp320 miliar pada 2025 turun menjadi Rp145 miliar, sebagai dampak dari menurunnya dana transfer pusat yang menjadi dasar perhitungan," kata Rahayu.
Meski ADK turun, katanya, kewajiban minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil telah terpenuhi, bahkan mencapai 10,29 persen, sehingga secara regulasi kewajiban daerah sudah dijalankan dengan baik. (ant)
