EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat memitigasi risiko pascainsiden penabrakan fender Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Sungai Mahakam yang terjadi dua kali, masing-masing pada 23 Desember 2025 dan 3 Januari 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan keselamatan masyarakat pengguna jembatan tidak bisa ditawar. Ia menilai insiden beruntun tersebut sebagai peringatan serius atas lemahnya tata kelola alur pelayaran di Sungai Mahakam.

“Kita harus merembukkan perbaikan tata kelola alur pengolongan jembatan di Sungai Mahakam secara menyeluruh, baik itu Jembatan Mahulu, Mahkota, Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda. Mitigasi harus dilakukan segera agar aset daerah ini tetap aman,” tegas Rudy Mas’ud dalam rapat terpadu di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (5/1), dikutip dari antara.

Benturan kapal tongkang menyebabkan kerusakan serius pada struktur fender. Hilangnya pengaman tersebut membuat pilar utama jembatan berada dalam posisi rentan terhadap tabrakan susulan. Merespons kondisi itu, Rudy menginstruksikan KSOP dan Pelindo menghentikan sementara aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu hingga perbaikan fender rampung.

“Selama fender belum diperbaiki, saya minta tidak ada kegiatan pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu. Jika memang mendesak dan tetap ada pelayaran, wajib ada prosedur assist (pemanduan) atau escort (pengawalan) saat melakukan pengolongan,” ujarnya.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan membangun pelabuhan tambat khusus kapal tongkang. Fasilitas ini akan difungsikan sebagai area singgah untuk menertibkan lalu lintas pelayaran dari hulu ke hilir Sungai Mahakam.

“Kami akan mengatur kapal-kapal yang memenuhi perairan Mahakam, baik yang bermuatan maupun kosong. Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi akan segera berkoordinasi teknis,” kata Rudy.

BACA JUGA Jembatan Mahulu Dihantam Tongkang Lagi, Rumah Warga Terbawa Arus

Rapat strategis tersebut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kajati Kaltim Supardi, serta Sekda Kaltim Sri Wahyuni.

Jembatan Mahulu merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi Kaltim. Namun, menurut Rudy, keselamatan tetap menjadi garis batas yang tidak bisa dikompromikan.

“Kami tidak ingin menghambat ekonomi, tapi keselamatan nyawa masyarakat adalah yang utama,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, tak bisa menyembunyikan kegeraman melihat insiden berulang. "Kami berharap insiden akhir tahun lalu menjadi yang terakhir, tapi justru berulang, ini ada apa?" kata Sabaruddin dihubungi media ini, Minggu (4/12).

Setelah Jembatan Mahakam Ulu kembali ditabrak tongkang batu bara, ia menuntut tindakan tegas. Apalagi jika terbukti insiden ini disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pelayaran. Diduga, tongkang nahas tersebur berlayar di luar jam pengolongan, serta mengabaikan ketentuan penggunaan jasa pandu, sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002.

“Sudah sekian kali diingatkan kepada Pelindo, taati SOP yang dikeluarkan oleh KSOP,” tegas Sabaruddin saat diwawancarai media ini. Ia menegaskan insiden berulang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kerap diabaikannya aturan keselamatan yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang paling bertanggung atas insiden berulang ini? Sabaruddin meminta seluruh pihak untuk berhenti mencari pembenaran. Prioritas saat ini, kata dia, adalah pemerintah dan otoritas terkait untuk bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan aturan main keselamatan pelayaran.

“Kalau perlu bekukan izin perusahaan-perusahaan yang bandel ini supaya ada efek jera,” ujarnya.

Sabaruddin menekankan bahwa keselamatan warga dan perlindungan infrastruktur publik harus menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar formalitas atau catatan insiden semata. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh, agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

"Penegakan hukum harus berjalan demi keselamatan masyarakat dan aset pemerintah," pungkas politikus Gerindra tersebut.